JK Jawab Soal Reshuffle dengan Guyonan
Noor Aspasia | CNN Indonesia
Rabu, 06 Mei 2015 06:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) enggan membahas kembali persoalan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja. Segala pertanyaan soal itu hanya dijawab JK dengan guyonan.
"Persoalan perombakan kabinet saya tidak mau membahas lagi, kalian (wartawan) menulisnya aneh-aneh," kata JK lalu tertawa di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (5/5).
JK juga enggan mengomentari pertemuan internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) - koalisi partai pendukung pemerintah - pada Selasa lalu (28/4) di kediaman Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso yang juga membahas perombakan menteri kabinet kerja.
Pernyataan JK ini bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang mengindikasikan adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat.
"Ya, tentu dalam waktu ke depan," kata JK. Mantan Menkokesra era Megawati Soekarnoputri sebagai presiden ini mengatakan bahwa ada beberapa pos kementerian yang dirasa tak mengoptimalkan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. (Baca juga: JK Isyaratkan Bakal Ada Reshuffle Terhadap Kabinet Kerja)
Berdasarkan informasi yang dihimpun CNN Indonesia, perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan. Ini menimbang laporan kinerja setiap menteri sudah mulai dicatat secara khusus oleh Jokowi dan JK.
Untuk diketahui, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melakukan pertemuan rutin bulanan di kediaman Sutiyoso, Selasa 28 April lalu. Dalam pertemuan itu, salah satu isu penting yang dibahas adalah rencana reshuffle menteri Kabinet Kerja.
Sutiyoso mengungkapkan, hari itu merupakan pembahasan paling mendalam mengenai rencana reshuffle kabinet. "Kami melihat dorongan masyarakat begitu kuat untuk reshuffle, sehingga hal ini disikapi KIH sebagai sesuatu yang perlu direspons," kata Sutiyoso saat berbincang dengan CNN Indonesia, Senin malam (4/5). (Baca juga: Pengamat: Menteri Gobel, Tedjo dan Andi Layak Dievaluasi)
Pertemuan rutin bulanan KIH itu dihadiri oleh seluruh ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik pendukung pemerintah. Namun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy tidak dapat menghadiri pertemuan.
Surya Paloh saat itu sedang berada di London, Inggris, sementara Romi memiliki agenda politik internal partai yaitu musyawarah daerah. "Selain itu semuanya hadir, pertemuan dipimpin langsung oleh Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri)," kata Sutiyoso.
"Persoalan perombakan kabinet saya tidak mau membahas lagi, kalian (wartawan) menulisnya aneh-aneh," kata JK lalu tertawa di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (5/5).
JK juga enggan mengomentari pertemuan internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) - koalisi partai pendukung pemerintah - pada Selasa lalu (28/4) di kediaman Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso yang juga membahas perombakan menteri kabinet kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melakukan pertemuan rutin bulanan di kediaman Sutiyoso, Selasa 28 April lalu. Dalam pertemuan itu, salah satu isu penting yang dibahas adalah rencana reshuffle menteri Kabinet Kerja.
Sutiyoso mengungkapkan, hari itu merupakan pembahasan paling mendalam mengenai rencana reshuffle kabinet. "Kami melihat dorongan masyarakat begitu kuat untuk reshuffle, sehingga hal ini disikapi KIH sebagai sesuatu yang perlu direspons," kata Sutiyoso saat berbincang dengan CNN Indonesia, Senin malam (4/5). (Baca juga: Pengamat: Menteri Gobel, Tedjo dan Andi Layak Dievaluasi)
Pertemuan rutin bulanan KIH itu dihadiri oleh seluruh ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik pendukung pemerintah. Namun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy tidak dapat menghadiri pertemuan.
Surya Paloh saat itu sedang berada di London, Inggris, sementara Romi memiliki agenda politik internal partai yaitu musyawarah daerah. "Selain itu semuanya hadir, pertemuan dipimpin langsung oleh Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri)," kata Sutiyoso.
Sebelum JK menyebutkan bakal melakukan reshuffle kabinet, hasil survei terkait kinerja pemerintahan yang menurun juga menjadi pemicu kabar reshuffle. Lembaga jajak pendapat Poltracking merilis hasil survey terbaru pertengahan April lalu, tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Poltracking menyebut, sebanyak 48,5 persen narasumber mereka menyatakan tidak puas pada hasil kerja sementara Kabinet Kerja. Angka ketidakpuasan tersebut lebih rendah dibandingkan presentase narasumber yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni 44 persen.
Berdasarkan jajak pendapat terhadap 1.200 responden itu, kekecewaan masyarakat paling besar merujuk pada kinerja pemerintah di bidang ekonomi, yakni sebanyak 52,2 responden. Ini setidaknya disebabkan tiga hal, yaitu instabilitas dan fluktuatifnya harga bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak serta daya beli masyarakat yang menurun akibat tidak meningkatnya penghasilan mereka.
Terkait penghasilan, Poltracking juga memotret kecenderungan masyarakat yang tidak mengalami kenaikan penghasilan sejak setahun lalu. Dalam data survey itu terlihat, sebanyak 55 persen responden mengaku penghasilan rumah tangga mereka tidak berbeda dengan tahun lalu. Bahkan, mayoritas dari mereka juga pesimis pengasilan rumah tangga mereka sama melonjak tahun depan.
Tidak hanya ekonomi, Poltracking juga mencatat ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah di dua bidang lain, yaitu keamanan serta hukum dan pemberantasan korupsi.
Faktor ketidakpuasan itu tak jauh dari konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, merebaknya gerakan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) dan maraknya aksi pencurian dengan kekerasan alias begal di jalanan. (BACA FOKUS: Utak Atik Rombak Menteri Jokowi)
(hel)
Poltracking menyebut, sebanyak 48,5 persen narasumber mereka menyatakan tidak puas pada hasil kerja sementara Kabinet Kerja. Angka ketidakpuasan tersebut lebih rendah dibandingkan presentase narasumber yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yakni 44 persen.
Berdasarkan jajak pendapat terhadap 1.200 responden itu, kekecewaan masyarakat paling besar merujuk pada kinerja pemerintah di bidang ekonomi, yakni sebanyak 52,2 responden. Ini setidaknya disebabkan tiga hal, yaitu instabilitas dan fluktuatifnya harga bahan pokok, kenaikan harga bahan bakar minyak serta daya beli masyarakat yang menurun akibat tidak meningkatnya penghasilan mereka.
Terkait penghasilan, Poltracking juga memotret kecenderungan masyarakat yang tidak mengalami kenaikan penghasilan sejak setahun lalu. Dalam data survey itu terlihat, sebanyak 55 persen responden mengaku penghasilan rumah tangga mereka tidak berbeda dengan tahun lalu. Bahkan, mayoritas dari mereka juga pesimis pengasilan rumah tangga mereka sama melonjak tahun depan.
Tidak hanya ekonomi, Poltracking juga mencatat ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah di dua bidang lain, yaitu keamanan serta hukum dan pemberantasan korupsi.
Faktor ketidakpuasan itu tak jauh dari konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, merebaknya gerakan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) dan maraknya aksi pencurian dengan kekerasan alias begal di jalanan. (BACA FOKUS: Utak Atik Rombak Menteri Jokowi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK