Warga DKI Protes Bus APTB Dilarang Masuk Jalur TransJakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Organisasi Angkutan Daerah (Organda) untuk melarang Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus TransJakarta (APTB) melintasi jalur bus TransJakarta diprotes oleh warga DKI Jakarta.

Meskipun dikenai biaya tambahan, warga menilai keberadaan APTB cukup efektif untuk mengatasi persoalan keterbatasan armada TransJakarta.

Salah satu pengelola akun @naikum di jejaring sosial Twitter, Andreas Lucky Lukwira, mengatakan semestinya bus APTB tetap diperbolehkan melintas di jalur TransJakarta.

"Solusi saya, APTB tetap ada namun menggunakan tiket integrasi seperti sebelum Juli 2014," kata Andreas saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (6/5).

Pilihan Redaksi Gubernur Ahok Bakal Integrasikan Pembayaran Transportasi Umum Ahok: Bus Umum Segera Masuk ke Jalur TransJakarta Penambahan Bus Transjakarta Tak Bisa Gantikan Peran APTB

Andreas, yang juga aktif menggagas gerakan cinta naik kendaraan umum di medsos, mengatakan dengan adanya tiket integrasi sebesar Rp 5 ribu maka Organda semestinya memberikan kontribusi beberapa rupiah ke PT TransJakarta atau ke Pemprov DKI sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Aulia (24), seorang warga ibu kota yang kerap menggunakan jasa bus APTB dan Transjakarta. Pria yang tinggal di daerah Kedoya, Jakarta Barat, itu mengatakan bahwa dirinya lebih setuju jika model pembayaran terintegrasi yang diterapkan. Alih-alih bus APTB mesti dibatasi hanya melintas sampai perbatasan wilayah DKI.

"Saya lebih setuju bayar satu kali saat mau menggunakan bus APTB. Tapi, kalau harus bayar lebih juga tidak masalah. Karena APTB sangat membantu untuk warga yang butuh transportasi umum cepat," kata Aulia kepada CNN Indonesia.

"Kalau sampai APTB tidak boleh melintas di jalur TransJakarta, pasti penuh sekali halte Transjakarta," ujar Aulia.

Sebelumnya, diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan sistem pembayaran tarif angkutan umum di Jakarta dengan model rupiah per kilometer. Dengan sistem tersebut, maka setiap pengendara angkutan umum di Jakarta diharap tidak lagi mengejar setoran saat melayani warga yang hendak menaiki angkutannya.

Namun, upaya integrasi sistem pembayaran rupiah per kilometer setiap bus di Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta mulai menemui hambatan.

Belum adanya kesepakatan yang tercipta antara pihak operator APTB dan PT TransJakarta mengenai besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer yang akan dilaksanakan mulai tahun ini menyebabkan pelarangan armada APTB melintas di jalur TransJakarta diambil oleh eksekutif daerah. (utd)