Kompolnas Dorong Polri Usut Kasus-kasus Kakap

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Reserse Kriminal Polri mulai menunjukkan kesungguhannya lagi dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Beberapa kasus besar, seperti kasus Uninterruptible Power Supply (UPS), kasus Payment Gateway di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk tiga kasus "besar" yang selalu disinggung Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso menjadi bukti kinerja yang meningkat yang ditunjukkan Bareskrim.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai langkah Bareskrim Polri tersebut menunjukkan Polri serius dalam memberantas kasus-kasus besar. Menurut anggota Kompolnas, M. Nasser, Kompolnas menjadi salah satu unsur yang mendorong agar Polri mulai menyidik kasus-kasus kelas kakap.

Menurut Nasser, langkah Bareskrim Polri saat ini bukanlah bentuk persaingan dengan KPK dalam memberantas kejahatan, terutama kasus korupsi. "Tidak lah tidak ada itu persaingan atau tidak mau kalah oleh KPK," kata Nasser saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu malam (6/5).

Pilihan Redaksi Polri Ungkap Tiga Pelanggaran Kasus Korupsi SKK Migas Polri Diminta Tak Hanya Agresif Tangani Kasus Besar dan Novel Budi Sebut Polri-KPK Tak Saling Salip Usut Korupsi SKK Migas Kasus Kondensat SKK Migas Bisa Rugikan Negara 2 Triliun Lebih Polisi akan Perluas Penyidikan Dugaan Korupsi UPS

"Kami justru mendorong agar Polri mulai mencari atau mengusut kasus-kasus kakap," ujarnya.

Nasser berpendapat, akhir-akhir ini Polri terlalu sering menangani kasus-kasus "kecil" yang melibatkan oknum-oknum kecil di daerah. Hal tersebut, menurut Nasser, tidak cocok diusut Polri yang lebih pantas mengincar kasus besar.

Oleh sebab itu, Nasser mengapresiasi langkah Polri belakangan ini yang sudah mulai mengincar kasus besar. "Saya pernah bilang saat bertemu jika mereka tidak pantas usut kasus yang melibatkan pejabat-pejabat kecil, sudah saatnya mereka mengusut kasus besar," ujar Nasser menegaskan.

Untuk kasus UPS, dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman dan pejabat pembuat komitmen Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman. Khusus untuk Alex Usman, Bareskrim telah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan pada Kamis malam (30/4).

Sementara kasus terbaru adalah soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Kasus ini bermula dari penunjukan langsung yang dilakukan BP Migas (nama SKK Migas dulu) kepada PT TPPI pada periode 2008 hingga 2011 soal penjualan kondensat milik negara.

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak, ada barang yang dijual tapi uangnya tidak diberikan kepada negara. Bukannya dihentikan penjualannya malah tetap dilanjutkan. Atas serangkaian peristiwa ini, kepolisian menaksir kerugian negara dapat mencapai US$ 156 juta. (obs)