Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri telah meminta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2012 hingga 2014 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk mendukung upaya Bareskrim mengungkap korupsi APBD DKI Jakarta.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati terdapat file berbentuk
soft copy dan
hard copy yang telah diberikan kepada Bareskrim Polri dalam rentang waktu dua minggu terakhir. Namun Tuty penyidik Bareskrim Polri tidak meminta dokumen APBD 2015 kepada Bappeda DKI Jakarta.
"Jadi, penyidik Bareskrim Polri minta dokumen APBD dari 2012 hingga 2014 dan kami berikan. APBD 2015 mereka tidak minta," kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain meminta dokumen APBD, penyidik Bareskrim Polri juga diketahui meminta detail dokumen pengadaan UPS pada APBDP 2014. Penyidik Bareskrim Polri juga meminta data terkait pengadaan scanner untuk sekolah-sekolah pada masa itu.
"Bahkan, pegawai kami juga ada yang dimintai keterangan ke Bareskrim. Mereka ditanya proses perencanaannya bagaimana di pendidikan, lebih ditanya perencanaan penganggarannya saja," kata Tuty.
Menurut pengakuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, hingga saat ini telah ada dugaan mark up dalam pengadaan scanner dan alat-alat elektronik lainnya pada APBD-P 2014. "Iya kata Bareskrim begitu, ada penggelembungan dana pada
scanner, elektronik-elektronik, sistem manajemen sekolah, macam-macam," kata Ahok.
Berdasarkan data yang dihimpun CNN Indonesia, harga
scanner bermasalah dalam APBDP 2014 mencapai Rp 5,75 miliar per unitnya. Pengadaan
scanner tersebut diperuntukkan bagi 24 SMK dan SMA di Jakarta dengan total anggaran sebesar Rp 144 miliar dan yang berhasil direalisasikan sejumlah Rp 138 miliar.
(utd)