Menteri Marwan Akui Transmigrasi Picu Adanya Konflik

Tri Wahyuni, CNN Indonesia | Rabu, 13/05/2015 06:00 WIB
Menteri Marwan Akui Transmigrasi Picu Adanya Konflik Kunjungan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar ke kediaman Iwan Fals di daerah Leuwinanggung, Depok, Jawa Barat, selasa (16/12). (CNN Indonesia/ Lalu Rahadian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Banyaknya konflik antar penduduk yang terjadi di Lampung disinyalir menjadi salah satu dampak buruk adanya transmigrasi. Hal ini pun dibenarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

"Tidak hanya di Lampung di beberapa daerah juga masih ada gesekan di masyarakat," kata Marwan Jafar dalam acara Seminar Pemetaan Masalah Kawasan Perdesaan di Jakarta, Selasa (12/5).

Namun, ia tidak menyebut konflik yang terjadi sebagai konflik sosial. Meski, ia mengakui ada persoalan gesekan antara pendatang baru dan penduduk lokal yang terjadi di sana. "Saya tidak mau menutupi itu," ujarnya.


Marwan pun mengimbau agar masyarakat tidak melihat hak itu sebagai konflik. Kehidupan antara transmigran dan masyarakat lokal seharusnya bisa dilihat dari sisi yang lebih positif. "Intinya bahwa transmigrasi jangan dilihat dari konfliknya. Tapi dilihat dari tingkat kompetisi yang sehat. Dengan harapan ada transfer of knowledge di situ," kata Marwan.

Untuk itulah Marwan mencanangkan para transmigran harus memiliki keterampilan. Menurutnya, cara ini bisa menjadi awal yang baik dalam hal transfer pengetahuan antara transmigran dan masyarakat lokal.

"Makanya transmigran berbasis skill pertanian yang baik, yang punya kelautan yang baik, itu kami transmigrasikan," ucapnya. Marwan pun mengaku, konsep ini akan ia terapkan dalam proyek perdana di Kepulauan Natuna, di Kepulauan Riau, yakni transmigrasi berbasis nelayan.

Selain di Natuna, Marwan mengatakan proyek transmigrasi berbasis keterampilan tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat di Cirebon, Jawa Barat, di Brebes dan Tegal, Jawa Tengah dan sekitar Pantai Utara Jawa. Di tempat tersebut, pemerintah akan mendirikan sekolah nelayan, sekolah berbasis maritim serta akan menguatkan terumbu karang sebagai usaha tambahan bagi calon transmigran.

"Mereka akan mendapatkan juga tanah dan biaya hidup kurang selama 18 bulan kurang lebih Rp 3,5 juta," kata Marwan. "Maksudnya supaya masyarakat di sana maju dengan datangnya orang dari Jawa."

Pemindahan warga dari pulau Jawa ke wilayah lain, dinilainya, akan mampu mendorong penduuk lokal untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Kehadiran transmigran lantas bisa mendorong kompetisi yang menyebabkan penduduk lokal lebih bergiat memajukan wilayahnya.

Ia pun berharap para pendatang justru akan menghidupkan etos kerja masyarakat lokal yang cenderung dinilai kurang berkembang. Marwan juga mengimbau agar hal ini dijadikan sebuah upaya untuk merekatkan Indonesia.

Papua Tolak Transmigrasi

Marwan menilai selain memunculkan potensi konflik atau gesekan, transmigrasi juga bisa berpotensi menimbulkan persoalan dominasi di daerah target transmigrasi tersebut. Salah satunya, di Papua.

Marwan mengatakan jumlah pendatang di Papua kini sudah mencapai 62 persen dari total keseluruhan penduduk, jumlah yang lebih banyak dari penduduk lokalnya. Hal itu, katanya, menyebabkan program transmigrasi Marwan ditolak di Papua.

"Papua menolak transmigrasi, saya akan jalan terus. Saya tidak peduli dengan itu. Dengan adanya transmigrasi di Papua, Anda bisa melihat Papua jauh lebih maju jika dibandingkan dengan tidak ada pendatang," kata Marwan.

Marwan yakin dengan adanya transmigrasi, masyarakat lokal Papua bisa lebih berkembang serta lebih maju karena munculnya sebuah peradaban baru. (utd/utd)