Menurut Yuddy, Presiden ingin para menteri Kabinet Kerja segera melaksanakan program-program pemerintah, sehingga anggaran dapat segera terserap. Tak hanya itu, Jokowi pun menegaskan bahwa dalam kurun waktu yang menginjak tujuh bulan ini para menteri seharusnya bekerja menjalankan program-programnya, bukan sibuk dengan urusan kelembagaan.
"Presiden sudah memberikan peringatan kepada menteri-menterinya bahwa waktu sudah habis untuk leha-leha, harus bekerja. Sudah diingatkan sebelumnya tentang pentingnya serapan anggaran," ujar Yuddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (15/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Yuddy enggan memberikan komentar lebih detail ketika ditanya mengenai evaluasi menteri yang dimaksud. Alih-alih, ia hanya tersenyum dan melangkah masuk ke dalam Istana untuk menghadiri rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Jokowi.
"Hati-hati, karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran. Pencairan anggaran bisa masuk kepada serapan anggaran. Serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi dan lain-lainnya. Hati-hati," ujar dia memperingatkan. (Baca juga: Hasil Survei Menteri Bidang Politik dan Ekonomi Negatif)
Presiden menyampaikan, ia sebenarnya sudah mengingatkan kementerian-kementerian itu sejak Januari. "Tapi mungkin belum banyak punya feeling bahwa ini akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi, sehingga sampai sekarang masih ada yang belum Perpres (Peraturan Presiden) nomenklatur kementeriannya saya tandatangani. Ada lima kementerian," ujar dia.
Selain seluruh menteri Kabinet Kerja, Sidang Kabinet Paripurna kali ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
Beberapa hari belakangan memang berhembus kuat kabar bahwa Presiden Jokowi akan merombak kabinetnya. Hal itu dilakukan karena beberapa menteri dianggap bekerja kurang maksimal dan tidak sesuai harapan. (Baca juga: Yasonna Sebut Kisruh Golkar dan PPP Bikin Kinerjanya Anjlok) (pit)