Liputan Khusus

Mantap Mundur, Soeharto Rebut Pulpen dari Tangan Yusril

Anggi Kusumadewi & Anggi Kusumadewi , CNN Indonesia | Kamis, 21/05/2015 14:50 WIB
Mantap Mundur, Soeharto Rebut Pulpen dari Tangan Yusril Soeharto didampingi wakilnya, BJ Habibie, saat mengumumkan berhenti sebagai Presiden RI, 20 Mei 1998. (Getty Images/Maya Vidon)
Jakarta, CNN Indonesia -- Soeharto memutuskan untuk mundur memimpin Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 –menandai berakhirnya Orde Baru dan awal mula masa Reformasi. Malam sebelum ia mengumumkan pengunduran dirinya, 20 Mei, ketegangan menyelimuti kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat.

Tekad Soeharto untuk mundur kian besar setelah membaca surat pengunduran diri dari 14 menterinya. Para menteri itu memutuskan tak bersedia duduk di Komite Reformasi maupun Kabinet Reformasi hasil perombakan Soeharto atas Kabinet Pembangunan VII.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang sepekan lebih menginap di Cendana karena kerap dimintai pendapat oleh Soeharto, menceritakan bagaimana gerak-gerik Soeharto pada malam menjelang kejatuhannya. (Baca: Suasana Genting di Cendana Malam Jelang Kejatuhan Soeharto)

“Pak Harto merenung sambil menepuki kaki, lalu berkata, ‘Ya sudah, kalau begitu saya mundur saja besok. Kamu urus bagaimana cara saya berhenti’,” ujar Yusril menirukan ucapan Soeharto kepadanya ketika itu.

Yusril dan rekan-rekannya pun rapat malam itu juga, membuat skenario pengunduran diri yang dirasa paling tepat untuk Soeharto. Yusril sendiri yang menulis naskah pidato pengunduran diri Soeharto.

Soeharto memilih kata ‘berhenti’ ketimbang ‘mengundurkan diri’. “Kalau ‘mundur’, itu harus disampaikan ke sidang MPR karena saat itu Presiden mandataris MPR. Masalahnya, MPR tak bisa bersidang karena Kompleks MPR-DPR RI dikuasai mahasiswa,” kata Yusril kepada CNN Indonesia, Rabu malam (20/5).

Alasan kedua, jika Soeharto menyampaikan ‘mundur’ sebagai Presiden kepada MPR, lalu MPR menolak pengunduran dirinya, situasi akan jadi rumit. “Kondisi selanjutnya tak terprediksi,” ujar Yusril.

Maka demi keamanan, termasuk dari sisi hukum, Soeharto menyatakan secara sepihak ‘berhenti’ dari jabatan sebagai Presiden RI.

Namun ada insiden kecil saat Soeharto hendak berangkat ke Istana dari Cendana keesokan harinya, 21 Mei. Soeharto meminta Yusril menambahkan kalimat di naskah pidatonya yang telah diketik, yaitu “Kabinet dinyatakan demisioner.

Artinya, kabinet tak lagi punya kekuasaan, tapi tetap bekerja sampai terbentuknya kabinet baru di bawah presiden yang baru.

Permintaan Soeharto agar Yusril menambahkan kata-kata “Kabinet demisioner” itu tak mendapat tanggapan. Yusril ragu. Menurutnya, BJ Habibie sebagai presiden yang bakal menggantikan Soeharto toh bisa meneruskan memimpin kabinet.

Tapi Soeharto berkeras. “Kalau tak mau tulis ‘demisioner,’ sini saya sendiri yang tulis,” ujar Yusril mengulang ucapan Soeharto kala itu.

Soeharto kemudian merebut pulpen di tangan Yusril dan menulis tambahan kalimat di naskah pidatonya, baru bergegas pergi ke Istana.

Perasaan Yusril pun campur aduk. “Saya sedih juga saat itu. Tapi wajah Pak Harto tenang, tanpa terlihat rasa kecewa atau kesal,” kata dia, mengenang momen bersejarah antara dirinya dan Soeharto.

Yusril ikut pergi ke Istana, namun tak berbarengan dengan Soeharto. Ia mengamati seluruh prosesi berhentinya sang Presiden, mulai tiba di Istana sampai meninggalkan gedung megah itu tanpa menyandang lagi status presiden.

Simak selengkapnya di FOKUS: Mengingat Kembali Reformasi

Berikut pidato Soeharto pada hari penting itu:

Assalamual’aikum warahmatullahi wabarakatuh

Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII.

Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik.

Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, kamis 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sesuai dengan Pasal 8 UUD ’45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. H. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003.

Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga Bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 45-nya.

Mulai ini hari Kabinet Pembangunan ke VII demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih.

Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Mengingat Kembali Reformasi