Akbar Tandjung: Aspirasi Soeharto Mundur Juga Dibawa Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Akbar Tandjung merupakan salah satu tokoh yang berada di seputar peristiwa kejatuhan Presiden Soeharto, 21 Mei 1998. Jika ia dan 13 menteri Soeharto lainnya tak menolak untuk bergabung dalam Kabinet Reformasi yang hendak dibentuk sang Jenderal Besar, maka ceritanya mungkin lain dan Soeharto belum tentu memutuskan berhenti sebagai presiden. (Baca kisahnya: Suasana Genting di Cendana Malam Jelang Kejatuhan Soeharto)

“Para menteri Soeharto ketika itu, termasuk saya, menyimpulkan situasi krisis yang terjadi tak bisa diselesaikan. Secara implisit ini masalah politik. Di DPR pun sudah ada aspirasi agar Soeharto mundur, termasuk dari Golkar. Sehingga para menteri, termasuk saya, memutuskan untuk tak ikut kabinet yang mau dibetuk Pak Harto,” kata Akbar kepada CNN Indonesia, Kamis (21/5).

Pilihan Redaksi Cerita 16 Bom di Sekitar Istana Jelang Soeharto Lengser Komandan Paspampres Dicopot karena Soeharto Didemo di Jerman Cerita Sri Bintang Soal Soeharto dan Tudingan Kudeta Fuad Bawazier: Dunia Berkonspirasi Menjatuhkan Pak Harto

Keputusan 14 menteri bidang ekonomi untuk tak terlibat lagi dalam pemerintahan Soeharto –meski sang Presiden juga menginginkan reformasi dan bakal membentuk Kabinet Reformasi hasil perombakan dari Kabinet Pembangunan VII– diambil dalam rapat bersama mereka di Gedung Bappenas yang dipimpin Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita, sehari sebelum Soeharto jatuh.

Akbar dan Ginandjar sama-sama tokoh Golkar –partai yang dibesarkan oleh Soeharto. Akbar tahu persis, penolakan 14 menteri untuk bergabung dalam kabinet bentukan Soeharto bakal berdampak vital pada keputusan Soeharto bagi negara.

“Tentu langkah kami itu mempercepat mundurnya Pak Harto. Oleh sebab usaha beliau untuk mengatasi krisis tak mendapat respons, maka beliau menyimpulkan tak akan bertahan,” ujar Akbar.

Ketua Umum Golkar periode transisi dari Orde Baru ke era Reformasi itu menilai sikap Soeharto amat bijaksana. “Beliau menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lain. Ini menghindari konflik yang lebih tajam,” kata Akbar.

Simak selengkapnya di FOKUS: Mengingat Kembali Reformasi

Secara terpisah, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menjadi saksi mata menit-menit kejatuhan Soeharto dan menginap sepekan lebih di kediaman Soeharto di Cendana guna memberi masukan bagi sang Presiden, menuturkan surat penolakan dari 14 menteri untuk masuk Kabinet Reformasi memang amat mempengaruhi keputusan Soeharto berhenti sebagai presiden.

Usai mengetahui kabar bahwa penolakan para menterinya adalah benar, ujar Yusril, Soeharto merenung sambil menepuki kaki, lalu berkata, “Ya sudah, kalau begitu saya mundur saja besok. Kamu urus bagaimana cara saya berhenti.” (Baca kisahnya: Mantap Mundur, Soeharto Rebut Pulpen dari Tangan Yusril)

Akbar berpendapat, saat itu memang tak ada jalan lain bagi Soeharto kecuali mundur. “Terjadi krisis multidimensi, mulai krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, hingga akhirnya krisis politik. Masyarakat ingin perubahan,” kata dia. (Baca: Prahara Ekonomi Menutup Masa Jaya sang Jenderal Besar)

Kini 17 tahun berlalu sejak kejatuhan Soeharto. Akbar menilai sudah banyak perubahan terjadi, misalnya terjadi demokrasi di bidang politik. Sayangnya, ujar mantan Ketua DPR itu, demokrasi yang ada di Indonesia lebih merupakan demokrasi prosedural, misalnya punya partai politik, menggelar pemilihan umum berkala, memilih presiden dan kepala daerah secara langsung dan bebas dengan mengakomodasi calon independen, serta seimbangnya posisi kelembagaan negara antara eksekutif dan legislatif.

Tentu saja, kata Akbar, demokrasi prosedural juga merupakan suatu capaian. “Tapi demokrasi substansial belum tampak. Padahal substansi itu muaranya kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, dan keadilan. Dalam hal itu, belum ada perubahan,” ujarnya.

Oleh sebab itu Akbar berharap pemerintahan saat ini dapat menaruh perhatian pada terlaksananya demokrasi substansial demi terwujudnya cita-cita reformasi. (agk)