Betti Alisjahbana Resmi Menjabat Jubir Pansel KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk salah satu anggotanya, Betti S. Alisjahbana sebagai juru bicara (jubir) tim.

"Kami sudah meeting bersama dan sudah menunjuk Betti Alisjahbana yang akan berbicara day-to-day-nya berkaitan dengan masalah teknis dari pansel. Dan kami pun dalam proses untuk langsung buat rencana kerja ke depan dengan deadline di bulan Desember," ujar Ketua Tim Pansel KPK Destry Damayanti dalam konferensi persnya di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/5). (Baca juga: Jokowi Bertemu 'Srikandi' Panitia Seleksi KPK Hari Ini)

Selain penunjukan Betti sebagai jubir, Destry mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang di Ruang Jepara, sang Kepala Negara menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, karena permasalahan ini melibatkan berbagai aspek.

"Bapak Presiden juga menekankan bahwa kami tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahannya," kata dia. (Baca juga: Jokowi Bantah Ketua Pansel KPK Rangkap Jabatan)

Masalah korupsi itu, imbuh Destry, juga sangat berkaitan dengan masalah IT (informasi dan teknomogi) dengan sistemnya. "Masalah sosiologi, bagaimana budaya di masyarakat juga yang harus dikembangkan. Kemudian juga satu hal yang penting adalah masalah korupsi ini akan sangat merugikan negara kita, karena kita tidak akan bisa jadi satu negara besar kalau masih mempunyai tingkat korupsi yang begitu besar," ujar dia.

Destry menilai bahwa di kawasan ASEAN, Indonesia masih menduduki negara dengan peringkat korupsi yang paling tinggi. "Sehingga ini akan menjadi tugas kami semua di sini secara bersama-sama untuk bisa membantu, paling tidak kami bisa melakukan seleksi untuk calon pimpinan KPK kita ke depannya," kata dia. (Baca juga: JK Optimis dengan Kinerja Para Perempuan Pansel KPK)

Sembilan nama pansel calon pimpinan KPK yang seluruhnya perempuan itu diumumkan Jokowi, Kamis (21/5) lalu. Mereka adalah ekonom Destry Damayanti, pakar hukum tata negara UGM Enny Nurbaningsih, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo, dan mantan General Manager IBM ASEAN dan Asia Selatan Betti S. Alisjahbana.

Berikutnya yaitu pakar cuci uang Universitas Trisakti Yenti Garnasih, psikolog Supra Wimbarti, Sekretaris Tim Independen Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Natalia Subagyo, Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dani Sadiawati, dan sosiolog korupsi Meuthia Ganie-Rochman. (Baca juga: Ketua Komisi III: Jangan Meragukan Perempuan jadi Pansel KPK) (pit)