PDIP Enggan Paksakan Perombakan Kabinet ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menegaskan para partai pendukung pemerintah terutama PDIP sama sekali tidak memaksa Presiden Joko Widodo mengenai reposisi Kabinet Kerja.

"Kami memberikan masukan, bukan memaksakan perombakan termasuk menyiapkan nama," ujar Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5).

Kendati demikian, ia mengakui adanya diskusi-diskusi yang dilakukan secara tertutup mengenai hal tersebut. "Diskusi iya, tapi selalu tertutup," jawabnya. (Baca juga: Pimpinan DPR Akan Beri Masukan Kinerja Menteri ke Presiden)

Bekas Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 ini mengatakan bahwa PDIP menyadari reposisi para menteri seutuhnya kewenangan dan ruang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kami persilakan presiden dan wakil presiden, perlu atau tidak lakukan perubahan itu,"

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno membantah bahwa reposisi kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah akibat kekecewaan partai terhadap sejumlah menteri di Kabinet Kerja.

Hendrawan mengungkapkan rencana reposisi ini merupakan rencana Jokowi yang sejak awal yang ingin mengevaluasi para pembantunya tersebut. Hal serupa turut disampaikan oleh Politikus Senior PDIP Pramono Anung. (Baca juga: Tolak Reshuffle, PPP Klaim Kinerja Menteri Agama Sudah Bagus)

Ia mengatakan, Jokowi dan Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden mengetahui bidang-bidang mana saja dalam pemerintahan yang memang perlu diperbaiki. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya masukan dan kritikan kepada pemerintah dari seluruh lapisan di masyarakat.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan, menilai wacana perombakan kabinet atau reshuffle yang kabarnya akan dilakukan Presiden Joko Widodo terlalu dini. (Baca juga: INDEF: Menteri Rachmat Gobel Layak Reshuffle)

Dilakukannya reshuffle beberapa saat setelah dana proyek cair dianggap Luhut kurang bijaksana. Apalagi, menurut dia, Indonesia merupakan negara yang masih berkembang.

"Kalau saya lihat ini, maaf ya, jelang 100 hari. Siapa yang bisa? Kalau negara mapan mungkin iya. Tapi Indonesia, enam bulan itu terlalu dini. Kami lihat ada kurang dan lebih, kami setuju," ujar Luhut.

Luhut menuturkan, waktu yang ideal untuk melakukan reshuffle adalah pada kuartal kedua setelah anggaran tiap kementerian dicairkan atau sekitar Januari hingga Februari 2016 nanti.

Meski demikian, Luhut sadar bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, sehingga ia menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk melakukan hal itu. (Baca juga: Berkinerja Buruk, Kepala Bappenas Kena Semprot Jokowi)

Dia juga mengaku tak tahu apa saja yang kemarin diperbincangkan antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden. Yang jelas, ia yakin bahwa jika sang Kepala Negara ingin melakukan perombakan, maka akan ada banyak pertimbangan yang akan diambil dan tidak akan mudah ditekan oleh kekuatan partai politik.

"Kalian itu melihat Presiden orang Solo, baik-baik terus. Tapi Presiden itu kalau mau ya dia jalankan," kata Luhut. (Baca juga: Jokowi Tegur Lima Kementerian di Paripurna Kabinet) (pit)