Jokowi Turunkan Biaya Haji Tahun Ini Jadi US$ 2.717

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemerintah telah menurunkan biaya haji tahun 2015 menjadi US$ 2.717 dari biaya yang semula US$ 3.219. Biaya haji ditekan hingga US$ 502, sehingga tiap jamaah haji hanya perlu merogoh tabungan US$ 2.717 dari total tahun lalu yang menyentuh angka US$ 3.219.

"Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kabar yang baik bagi calon jamaah haji terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015," ujar Jokowi ketika membuka konferensi persnya di Credentials Room, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (27/5).

Pilihan Redaksi Tahun Depan Dilarang Naik Haji Dua Kali Sebelas Saksi Dipanggil dalam Kasus Haji Pemerintah Antisipasi Membeludaknya TKI ke Timur Tengah KPK Periksa Wartawan Soal Pemanfaatan Sisa Kuota Haji

Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2015. Berpijak dari peraturan tersebut, Kementerian Agama telah melakukan langkah-langkah efisiensi.

"Kami telah melakukan efisiensi dan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding besaran rata-rata tahun yang lalu," kata dia.

Penekanan biaya berhasil dilakukan, sebab pemerintah telah melakukan efisiensi untuk rute penerbangan, transportasi darat, dan melokalisir pemondokan jamaah haji di Mekkah. "Alhamdulillah, penurunan biaya ibadah haji ini berkat usaha penghematan yang berhasil dilakukan," ujar dia.

Jokowi mengatakan, efisiensi tidak boleh serta-merta membuat kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji menurun. Justru dengan penurunan ini diharapkan kualitas pelayanan haji terus ditingkatkan dan meringankan beban para calon jamaah haji yang akan menjalankan ibadah.

"Efisiensi yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Agama dalam pelayanan publik, penyelenggaraan haji ini seharusnya bisa diikuti oleh kementerian dan lembaga yang lain untuk memangkas biaya-biaya yang tidak perlu, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada publik," kata dia. (rdk)