
Tokoh Papua Menilai Pembangunan hanya Untungkan Pendatang
Tri Wahyuni, CNN Indonesia | Jumat, 22/05/2015 23:40 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Kunjungan Presiden Jokowi ke lahan persawahan di Merauke seluas 43 ribu hektare pada awal Mei lalu dianggap tidak memihak masyarakat Papua. Mereka menganggap adanya lahan persawahan ini terlalu dipaksakan.
"Dia (Jokowi) resmikan sawah. Orang Papua tidak butuh sawah. Orang Papua bikinnya kebun, ubi jalar, atau sagu. Yang diuntungkan teman-teman transmigran," ujar tokoh agama Papua, Dorman Wandikmbo dalam acara diskusi bertajuk Sepulang Jokowi Dari Papua di LBH Jakarta, Jumat (22/5). (Baca juga: Menteri Marwan Akui Transmigrasi Picu Adanya Konflik)
Dorman pun menganggap kebijakan pembangunan ini nantinya akan menguntungkan masyarakat pendatang saja. Sebagai contoh tentang pembangunan Pasar Mama.
Laki-laki yang juga merupakan Presiden Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) mengatakan orang Papua asli justru sulit untuk menyewa toko di sana. "Dibangun pasar. Tapi pasar diberikan ke orang Papua susah. Susah kredit di bank, buka toko saja susah. Kalau orang yang bukan Papua kredit gampang," ujar Dorman.
Masyarakat Papua pun, lanjut Dorman menilai kondisi ini begitu tidak adil. Mereka merasa tak pernah diuntungkan atas apa yang terjadi di tanah kelahirannya sendiri. "Itu untuk siapa? Bukan untuk orang Papua," tegas Dorman.
Selain pembangunan sawah dan pasar yang dinilai tak memihak masyarakat Papua, pembangunan rumah sakit berskala internasional di sana pun menimbulkan pendapat serupa. Pembangunan itu bukan untuk masyarakat Papua.
"Dibangun rumah sakit. Orang Papua belum disiapkan untuk perawat dan dokter. Nanti yang kerja pasti orang pendatang lagi," ucap Dorman.
Hal ini dianggap Dorman sebagai modernisasi yang terlalu cepat. "Buat Papua ini seperti melompat dari zaman batu langsung ke zaman modern. Proses cepat sekali," ujarnya.
Inilah yang menurut Dorman menjadi penghambat bagi masyarakat Papua untuk berkembang. Dilihat dari latar belakang pendidikan saja ia menilai masyarakat Papua sudah tertinggal dari masyarakat pendatang yang kebanyakan berasal dari Jawa.
"Kerja di bank, toko, jadi pengusaha, operasional sehari-hari di penerbangan bahkan sampai dengan minyak dikerjakan semua oleh teman-teman non Papua. Orang papua mau menikmati yang mana," kata Dorman. "Ini harus dipahami betul baru bisa membangun Papua." (Baca juga: Jokowi Perlu Grand Design Papua, Bukan hanya Grasi Tapol).
Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan rangkaian selama enam hari, dari 7 hingga 12 Mei 2015. Wilayah yang dikunjungi antara lain Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan negara tetangga, Papua Nugini.
Saat kunjungannya di Papua, Jokowi memberian grasi kepada lima tahanan politik Papua di Penjara Abepura, terkait Papua Merdeka. Jokowi juga meresmikan Pasar Mama. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi menyatakan pemberian grasi kepada para tahanan politik Papua ini diharapkan bisa jadi jalan awal untuk membuat Papua menjadi tempat yang damai. (hel)
"Dia (Jokowi) resmikan sawah. Orang Papua tidak butuh sawah. Orang Papua bikinnya kebun, ubi jalar, atau sagu. Yang diuntungkan teman-teman transmigran," ujar tokoh agama Papua, Dorman Wandikmbo dalam acara diskusi bertajuk Sepulang Jokowi Dari Papua di LBH Jakarta, Jumat (22/5). (Baca juga: Menteri Marwan Akui Transmigrasi Picu Adanya Konflik)
Dorman pun menganggap kebijakan pembangunan ini nantinya akan menguntungkan masyarakat pendatang saja. Sebagai contoh tentang pembangunan Pasar Mama.
Laki-laki yang juga merupakan Presiden Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) mengatakan orang Papua asli justru sulit untuk menyewa toko di sana. "Dibangun pasar. Tapi pasar diberikan ke orang Papua susah. Susah kredit di bank, buka toko saja susah. Kalau orang yang bukan Papua kredit gampang," ujar Dorman.
Selain pembangunan sawah dan pasar yang dinilai tak memihak masyarakat Papua, pembangunan rumah sakit berskala internasional di sana pun menimbulkan pendapat serupa. Pembangunan itu bukan untuk masyarakat Papua.
"Dibangun rumah sakit. Orang Papua belum disiapkan untuk perawat dan dokter. Nanti yang kerja pasti orang pendatang lagi," ucap Dorman.
Hal ini dianggap Dorman sebagai modernisasi yang terlalu cepat. "Buat Papua ini seperti melompat dari zaman batu langsung ke zaman modern. Proses cepat sekali," ujarnya.
Inilah yang menurut Dorman menjadi penghambat bagi masyarakat Papua untuk berkembang. Dilihat dari latar belakang pendidikan saja ia menilai masyarakat Papua sudah tertinggal dari masyarakat pendatang yang kebanyakan berasal dari Jawa.
"Kerja di bank, toko, jadi pengusaha, operasional sehari-hari di penerbangan bahkan sampai dengan minyak dikerjakan semua oleh teman-teman non Papua. Orang papua mau menikmati yang mana," kata Dorman. "Ini harus dipahami betul baru bisa membangun Papua." (Baca juga: Jokowi Perlu Grand Design Papua, Bukan hanya Grasi Tapol).
Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan rangkaian selama enam hari, dari 7 hingga 12 Mei 2015. Wilayah yang dikunjungi antara lain Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan negara tetangga, Papua Nugini.
Saat kunjungannya di Papua, Jokowi memberian grasi kepada lima tahanan politik Papua di Penjara Abepura, terkait Papua Merdeka. Jokowi juga meresmikan Pasar Mama. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi menyatakan pemberian grasi kepada para tahanan politik Papua ini diharapkan bisa jadi jalan awal untuk membuat Papua menjadi tempat yang damai. (hel)
ARTIKEL TERKAIT

Kedatangan Jokowi ke Papua Dianggap Tak Bawa Manfaat
Nasional 3 tahun yang lalu
Peringatan 17 Tahun Reformasi oleh Relawan Jokowi
Nasional 3 tahun yang lalu
Demo Depan Istana Ricuh, Luhut Anggap Biasa
Nasional 3 tahun yang lalu
Unjuk Rasa Depan Istana Rusuh, Jokowi Aktivitas Seperti Biasa
Nasional 3 tahun yang lalu
Massa HMI Datang: Beri Kami Jalan!
Nasional 3 tahun yang lalu
Kawan Tak Kunjung Datang, Massa Bergerak ke Istana
Nasional 3 tahun yang lalu
BACA JUGA

Ahli PBB Desak RI Selidiki Polisi Papua yang Gunakan Ular
Internasional • 22 February 2019 12:35
Pembelaan Bos Pertamina soal Tudingan Bangkrut ala Prabowo
Ekonomi • 21 February 2019 19:44
Jokowi Minta Karyawan PTPN Diberi Lahan 1.000 Meter
Ekonomi • 21 February 2019 14:06
Pemerintah Akui Setoran Pertamina ke Negara Bakal Turun 2019
Ekonomi • 21 February 2019 11:51
TERPOPULER

Novel Bamukmin Disebut Batal Mundur dari PBB
Nasional • 2 jam yang lalu
TKD Jokowi Jatim Bantah Mobilisasi Massa untuk Adang Prabowo
Nasional 2 jam yang lalu
Setuju Ombudsman, Gerindra Minta Pemerintah Transparan HGU
Nasional 1 jam yang lalu