Sarat Muatan Politik, Abah Ipul Santai Urusi Lapindo 9 Tahun

Foto poster yang diterima Abah Ipul siang pertengahan tahun lalu, disebutnya adalah bukti bahwa kasus Lumpur Lapindo ini banyak sekali muatan politiknya. Menurutnya ini juga yang membuat solusi atas bencana ini jadi makin sulit dicapai. “Banyak politiknya,” ujarnya.

Memang, sejak semburan lumpur, hampir semua politisi yang hendak merebutkan posisi tertentu, selalu datang ke lokasi Lumpur Lapindo. Menemui warga yang jadi korban, memberikan janji bahwa akan menyelesaikan persoalan ini, terutama ganti rugi bagi para korban. Setelah itu ditutup dengan pemberian bantuan kepada korban.

Motifnya, ungkap Abah Ipul yang juga Ketua Forum Masyarakat Sidoarjo ini bisa menjelek-jelekkan pemerintah daerah, pemerintah pusat atau mengambil keuntungan semata atas kasus ini. Abah Ipul menyebutnya ini adalah hal yang tak terhindarkan dari sebuah era kebebasan dan demokrasi. (Baca juga: Jokowi Janji Bayar Dana Talangan Lapindo Sebelum Lebaran)

Abah Ipul hanya tertawa saja ketika dia disebut mengambil keuntungan politik juga atas kasus Lumpur Lapindo. Abah Ipul pun mengalihkan pembicaraan dengan menyebutkan, sebagai fasilitator, dia harus mampu menjadi jembatan antara warga dengan pemerintah pusat dan dengan pihak Lapindo Brantas Inc.

Tugas utamanya, papar dia adalah menyampaikan semua pesan dengan jelas antar ketiga pihak, tidak ada yang ditutup-tutupi. “Terutama kepada warga saya. Saya harus menjelaskan sejelas-jelasnya,” tuturnya.

Meski demikian, sebutnya, masih ada saja warganya yang ngotot agar solusi itu sesuai dengan keinginannya sendiri, atau tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang disampaikan. Bagi Abah Ipul, itu menjadi tanggung jawab dia sebagai fasilitator. 

Saat berbicara dengan pemerintah pusat, Abah Ipul menyatakan bahwa pemerintah dan pihak Lapindo berjanji akan memberikan ganti rugi pada para korban Lumpur Lapindo yang belum menerima sebelum Lebaran tahun ini. (Baca Lapindo: Ganti Rugi Korban Lumpur Dibayar sebelum Lebaran)

(hel)

---