Memang, sejak semburan lumpur, hampir semua politisi yang hendak merebutkan posisi tertentu, selalu datang ke lokasi Lumpur Lapindo. Menemui warga yang jadi korban, memberikan janji bahwa akan menyelesaikan persoalan ini, terutama ganti rugi bagi para korban. Setelah itu ditutup dengan pemberian bantuan kepada korban.
Motifnya, ungkap Abah Ipul yang juga Ketua Forum Masyarakat Sidoarjo ini bisa menjelek-jelekkan pemerintah daerah, pemerintah pusat atau mengambil keuntungan semata atas kasus ini. Abah Ipul menyebutnya ini adalah hal yang tak terhindarkan dari sebuah era kebebasan dan demokrasi. (Baca juga: Jokowi Janji Bayar Dana Talangan Lapindo Sebelum Lebaran)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tugas utamanya, papar dia adalah menyampaikan semua pesan dengan jelas antar ketiga pihak, tidak ada yang ditutup-tutupi. “Terutama kepada warga saya. Saya harus menjelaskan sejelas-jelasnya,” tuturnya.
Saat berbicara dengan pemerintah pusat, Abah Ipul menyatakan bahwa pemerintah dan pihak Lapindo berjanji akan memberikan ganti rugi pada para korban Lumpur Lapindo yang belum menerima sebelum Lebaran tahun ini. (Baca Lapindo: Ganti Rugi Korban Lumpur Dibayar sebelum Lebaran)
Hanya saja, tutur Abah Ipul, rencana ini membuat beberapa orang yang akan membagikan ganti rugi itu merasa ketakutan. “Takut nanti ada temuan-temuan terkait pemberian ganti rugi itu,” ucapnya.
Makanya, Abah Ipul mengusulkan pembentukan tim verikasi saat pemberian ganti rugi itu. Tim verifikasi ini salah satu anggotanya adalah dari kejaksaan dan kepolisian. Mereka nanti ikut mengecek dan menghadiri pemberian ganti rugi pada warga. “Kalau begitu kan aman, soalnya mereka yang langsung ngawasi. Jadi kalau ada apa-apa, bisa dicegah,” katanya. (Baca juga: Kemenkeu dan Minarak Lapindo Belum Bahas Bunga Dana Talangan)
Abah Ipul berharap pada tahun ke sembilan ini, urusan ganti rugi kepada warga yang jadi korban Lumpur Lapindo benar-benar kelar. Dia juga ingin waktunya tidak hanya terkuras untuk urusan Lumpur Lapindo. Dia berharap bisa mulai melakukan hal lain untuk memajukan Sidoarjo. “Bagaimanapun juga, saya ini Bupati Sidoarjo,” kata dia.
(hel)
Makanya, Abah Ipul mengusulkan pembentukan tim verikasi saat pemberian ganti rugi itu. Tim verifikasi ini salah satu anggotanya adalah dari kejaksaan dan kepolisian. Mereka nanti ikut mengecek dan menghadiri pemberian ganti rugi pada warga. “Kalau begitu kan aman, soalnya mereka yang langsung ngawasi. Jadi kalau ada apa-apa, bisa dicegah,” katanya. (Baca juga: Kemenkeu dan Minarak Lapindo Belum Bahas Bunga Dana Talangan)
Abah Ipul berharap pada tahun ke sembilan ini, urusan ganti rugi kepada warga yang jadi korban Lumpur Lapindo benar-benar kelar. Dia juga ingin waktunya tidak hanya terkuras untuk urusan Lumpur Lapindo. Dia berharap bisa mulai melakukan hal lain untuk memajukan Sidoarjo. “Bagaimanapun juga, saya ini Bupati Sidoarjo,” kata dia.