Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk tidak mengintervensi internal partai yang dipimpinnya.
Hal tersebut disampaikannya usai mengumumkan susunan kepengurusan Partai Demokrat tahap pertama. (Baca:
SBY Pastikan Ubah Kepengurusan Jika Dihadapi Situasi Khusus)
"Perlu diingat, Menkumham tidak pada posisi menyetujui atau tidak menyetujui. Hanya memberikan legalisasi," ujar SBY di Cibubur, Depok, Sabtu (30/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa susunan kepengurusan partai periode 2015-2020 ini akan dirampungkan pekan depan.
"Minggu depan susunan pengurus akan lengkap, dan kami sampaikan ke Kemenkumham sesuai undang-undang yang berlaku," tuturnya.
Sebelumnya, SBY mengungkapkan adanya kemungkinan perubahan-perubahan atas kepengurusan tahap pertama yang diumumkannya beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disebabkan karena dinamisnya situasi kedepan yang mungkin saja terjadi. (Baca:
SBY Pilih Hinca Panjaitan Gantikan Ibas)
"Jika ada situasi khusus yang terjadi atau ada masalah lami, akan kami koreksi, pembetulan, perubahan dengan harapan semua berjalan demi kebaikan Partai Demokrat," ucapnya.
(meg)