Fraksi PDIP DPRD: Ahok Tak Etis Samakan Djarot dengan Deputi
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Rabu, 03 Jun 2015 16:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perkataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyamakan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dengan jabatan deputi Gubernur dipandang tidak etis oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di DPRD DKI Jakarta.
Menurut Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, partai tempatnya bernaung tidak merasa tersinggung atas pernyataan Ahok, sapaan Basuki. Namun ia menyayangkan perkataan Ahok yang menyamakan posisi Djarot sebagai Wagub dengan jabatan deputi Gubernur.
"Tersinggung sih tidak, cuma tidak etis saja. Kalau berkata seperti itu seperti mengecilkan posisi Wagub. Tidak etis kalau Gubernur ngomong begitu. Tidak etis dan tidak benar," ujar Gembong di DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut Gembong, Gubernur dan Wagub sebenarnya merupakan satu kesatuan pimpinan daerah yang harus saling berbagi tugas dan saling menghormati dalam memimpin daerahnya. Pembagian tugas diperlukan agar kerja mereka selaku pemimpin daerah dapat dijalankan dengan efektif.
"Antara Wagub dan Gubernur satu kesatuan. Tugas daerah mereka berbagi kewenangan, mana yang porsinya Gubernur dan yang mana porsinya Wagub," kata Gembong.
Sebelumnya, diketahui Ahok sempat mengatakan bahwa posisi Wagub yang diemban Djarot saat ini setara dengan posisi deputi di ibu kota. Kesetaraan tersebut muncul karena Ahok memandang naiknya Djarot menjadi Wagub bukan melalui jalur Pilkada, melainkan langsung ditunjuk olehnya setelah Gubernur DKI terdahulu, Joko Widodo, resmi menjadi Presiden hasil Pemilu 2014.
"Wakil Gubernur ini bukan pasangan loh untuk kasus Pak Djarot. Saya yang melantik. Jadi, Wakil Gubernur kasus DKI sekarang lewat undang-undang, Perppu. Dia itu tidak beda dengan deputi sebetulnya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/6) lalu. (Baca juga; Baru Masuk Kantor Ahok Sudah Marah Besar)
Teguran terbuka Ahok ini bermula dari Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang digelar di Senayan. Ahok menyebut Djarot tidak berkomunikasi dengannya dengan memberikan izin acara itu. Padahal untuk ulang tahun Jakarta, Pemprov DKI sudah menggelar PRJ di Kemayoran. (Baca juga: Ahok Peringatkan Wagub Djarot Soal Koordinasi)
Djarot membela bahwa dirinya tidak memberikan izin PRJ Senayan. Djarot menyebut dia hanya memberikan dukungan karena itu permintaan warga. Izin juga tidak diperlukan karena Senayan menjadi tanggung jawab Sekretariat Negara, bukan Pemprov DKI. Selain itu PRJ Senayan tidak menggunakan APBD DKI Jakarta.
Ahok dan Djarot tampaknya mulai menurunkan tensi atas kejadian ini. Djarot menyatakan bahwa apa yang terjadi kemarin antara Ahok dengan dirinya hanyalah miskomunikasi saja. Sementara Ahok menyatakan sudah tidak ada apa-apa lagi antara dirinya dengan Djarot. (Baca juga: Teguran Ahok Soal PRJ buat Djarot Dinilai Merendahkan).
BACA FOKUS: Soal Ahok dan Gaya Bicaranya (hel)
Menurut Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, partai tempatnya bernaung tidak merasa tersinggung atas pernyataan Ahok, sapaan Basuki. Namun ia menyayangkan perkataan Ahok yang menyamakan posisi Djarot sebagai Wagub dengan jabatan deputi Gubernur.
"Tersinggung sih tidak, cuma tidak etis saja. Kalau berkata seperti itu seperti mengecilkan posisi Wagub. Tidak etis kalau Gubernur ngomong begitu. Tidak etis dan tidak benar," ujar Gembong di DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Antara Wagub dan Gubernur satu kesatuan. Tugas daerah mereka berbagi kewenangan, mana yang porsinya Gubernur dan yang mana porsinya Wagub," kata Gembong.
"Wakil Gubernur ini bukan pasangan loh untuk kasus Pak Djarot. Saya yang melantik. Jadi, Wakil Gubernur kasus DKI sekarang lewat undang-undang, Perppu. Dia itu tidak beda dengan deputi sebetulnya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/6) lalu. (Baca juga; Baru Masuk Kantor Ahok Sudah Marah Besar)
Teguran terbuka Ahok ini bermula dari Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang digelar di Senayan. Ahok menyebut Djarot tidak berkomunikasi dengannya dengan memberikan izin acara itu. Padahal untuk ulang tahun Jakarta, Pemprov DKI sudah menggelar PRJ di Kemayoran. (Baca juga: Ahok Peringatkan Wagub Djarot Soal Koordinasi)
Djarot membela bahwa dirinya tidak memberikan izin PRJ Senayan. Djarot menyebut dia hanya memberikan dukungan karena itu permintaan warga. Izin juga tidak diperlukan karena Senayan menjadi tanggung jawab Sekretariat Negara, bukan Pemprov DKI. Selain itu PRJ Senayan tidak menggunakan APBD DKI Jakarta.
Ahok dan Djarot tampaknya mulai menurunkan tensi atas kejadian ini. Djarot menyatakan bahwa apa yang terjadi kemarin antara Ahok dengan dirinya hanyalah miskomunikasi saja. Sementara Ahok menyatakan sudah tidak ada apa-apa lagi antara dirinya dengan Djarot. (Baca juga: Teguran Ahok Soal PRJ buat Djarot Dinilai Merendahkan).
BACA FOKUS: Soal Ahok dan Gaya Bicaranya (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK