Banding Praperadilan Ditolak, KPK Siapkan Perlawanan Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan banding yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi atas hasil putusan gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo. Penolakan upaya banding dengan demikian memupus jalur yang selama ini disebut KPK sebagai bentuk ‘perlawanan hukum.’

"Berdasarkan surat Panitera PN JKT.SEL tertanggal 3 Juni 2015, dinyatakan bahwa PN Jaksel tidak dapat menerima permohonan pencatatan banding dari KPK," kata Kepala Humas PN Jaksel, Made Sutrisna, kepada CNN Indonesia, Senin (8/5).

Pilihan Redaksi Tiga Kali Kalah, KPK Ingin Ada Aturan Jelas Soal Praperadilan Tiga Kali Kalah di Praperadilan, JK Minta KPK Lebih Hati-Hati Mahfud Minta Jokowi Tata Kembali Hukum Acara Pidana KPK Patah Semangat, Mantan Pimpinan Sakit Hati

Menurut Made, permohonan pencatatan banding KPK ditolak karena mengacu pada putusan Mahkamah Konsitusi bahwa pasal yang membolehkan upaya banding dalam praperadilan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meski demikian, KPK tak mau surut. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan lembaganya tetap akan menempuh jalur hukum untuk menggugat balik putusan hakim –meski upaya banding telah mendapat penolakan.

"Pasti ada upaya hukum lanjutan. Perlawanan hukum dari KPK pasti ada. Tapi kami belum mengkaji karena putusan penolakannya itu belum kami terima," ujar Indriyanto di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Dalam sidang putusan praperadilan, Hakim Ketua PN Jaksel Haswandi memutus penyidikan KPK terhadap Hadi Poernomo tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Haswandi juga membatalkan penetapan tersangka Hadi oleh komisi antirasuah.

"Karena penyidikan terhadap pemohon yang dilakukan termohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, karenanya penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Haswandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (26/5).

Kemenangan gugatan Hadi Poernomo merupakan kekalahan yang ketiga kalinya bagi KPK dalam sidang gugatan penetapan tersangka di praperadilan. Alih-alih menerima kekalahan, KPK menegaskan tak bakal menghentikan penyidikan kasus Hadi lantaran putusan hakim dinilai bertentagan dengan undang-undang.

"Putusan praperadilan memerintahkan untuk menghentikan penyidikan. Itu bertentangan dengan Pasal 40 UU Nomor 30 tahun 2002 yang mengatakan KPK tidak boleh menghentikan penyidikan," ujar Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.

Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 21 April 2014 atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan permohonan keberatan wajib pajak PT Bank Central Asia Tbk tahun 1999. Kerugian negara yang digunakan untuk menguntungkan pihak lain dalam dugaan perkara ini ditaksir mencapai Rp 375 miliar. (agk)