Operasional Terminal Pulogebang Terhambat Izin Kemenhub

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Pargaulan Butarbutar menyatakan, Terminal Pulogebang masih terhambat pengoperasiannya karena izin dari Kementerian Perhubungan belum keluar.

Proses perizinan tersebut terkait dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghubungkan langsung Terminal Pulogebang dengan akses jalan Tol Bekasi.

Pilihan Redaksi Ahok Minta Warga DKI Tak Keluhkan e-Ticketing Ahok: Dishub Mengaku Salah Bangun Terminal Rawamangun Cegah Kendaraan Masuk, Ahok Tinggikan Separator Busway Kesiapan Jalur Mudik di Jakarta Mulai Diperiksa

"Terminal yang seharusnya itu harus terhubung dengan jalan Tol, sekarang ini di setiap pintu keluar terminal selalu terjadi kemacetan, itu untuk mengantisipasinya," kata Pargaulan di Terminal Pulo Gadung, Jakarta, Selasa (9/6).

Menurtnya, dana pembebasan lahan untuk akses dari terminal Pulogebang ke jalan tol sudah tersedia. Namun, karena belum menerima izin eksekusi dari Kementerian Perhubungan, pihaknya belum bisa merealisasikan rencana tersebut.

Nantinya sejumlah terminal yang berada di Jakarta diklaim akan lebih kondusif bila terminal Pulogebang beroperasi dengan optimal. Sebab, daya tampung terminal Pulogebang dianggap jauh lebih besar dari pada terminal yang lain.

"Terminal lain tak akan sepenuh sekarang," ujarnya.

Hingga saat ini pembangunan terminal Pulogebang telah menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun. Namun, terminal yang memiliki luas 15 hektar tersebut belum bisa beroperasi karena terkendala perizinan dari Kementerian Perhubungan.
Rencananya, jika terminal Pulogebang telah beroperasi secara optimal, DKI Jakarta hanya akan memiliki tiga terminal antarkota antarprovinsi yakni Terminal Pulogebang, Kampung Rambutan dan Kalideres. Selanjutnya, terminal lain yang berada di DKI Jakarta akan menjadi terminal dalam kota. (sur)