Polisi Myanmar Apresiasi Kesuksesan Polri Tangani Pemilu 2014

Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Kamis, 11 Jun 2015 08:27 WIB
Myanmar tengah memulai menjadi negara demokrasi sejak kejatuhan junta militer. Negara itu belajar banyak dari Indonesia, termasuk soal pengamanan pemilu.
Perketat Pengamanan Anggota Brimob Polda Jabar berjaga di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Selasa (19/8). Kurang lebih ada 28 ribu personel TNI dan Polri disiagakan dalam mengamankan Putusan Mahkamah Konstitusi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Myanmar melakukan kerja sama dalam bentuk pelatihan penanganan pemilihan umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Myanmar menilai bahwa Indonesia telah sukses dalam menangani pemilu pada 2014 tanpa ada sesuatu yang membuat stabilitas negara terganggu.

Dipilihanya Indonesia oleh kepolisian Myanmar merupakan hasil pertimbanagan yang menyatakan bahwa Indonesia dan Myanmar memiliki kasamaan dalam berbagai aspek, khususnya budaya dan perilaku masyarakat.

"Jadi secara Myanmar dan Indonesia itu hampir sama, dari dulu itu hampir sama jadi di dalam Asean ada 10 negara tapi Indonesia dengan Myanmar sangat mirip kejadiannya," ujar Kepala Sabhara Kepolisian Myanmar Brigadir Jenderal Mya Win melalu penerjemah di Gedung Sabhara Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mya Win mengatakan, Myanmar ingin melaksanakan pemilu dengan sukses seperti Indonesia. Pelatihan yang dilakukan Myanmar merupakan salah satu bentuk dari kerja sama dua negara dalam membantu menjaga kemanan dan perdamaian.

Mya Win menuturkan, pemilu yang akan diselenggrakan pada bulan November 2015 merupakan sebuah titik kebangkitan demokasi di negaranya dari genggaman junta militer. "Sekarang ini demokrasi, jadi pelan-pelan saja, tidak bisa langsung berubah, jadi sedikit demi sedikit," uajrnya.

Menurut Mya Win, masyarakat Myanmar akan mengikuti agenda perubahan rezim. Namun mereka mengaharapkan perubahan yang dilakukan oleh militer dan kepolisian Myanmar dilakukan secara bertahap.

Selain itu, Mya Win menyebut bahwa pemerintah  Myanmar menilai Polri sebagai sebuah instansi besar dan memiliki kemampuan yang sistematik dalam menjalankan tugas. Pemerintah Myanmar juga menilai kelebihan tersebut membuat Indonesia dapat menjaga stabilitas pemerintahan.

Perlu diketahui, pada tahun 1958 Jenderal Newin menjatuhkan Perdana Menteri U Nu. Kejatuhan U Nu dari tampuk kepemimpinan merupakan titik awal junta militer terjadi di Myanmar.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win Myanmar berubah menjadi pemerintahan militer hingga puluhan tahun lamanya. Meski terjadi aksi demontrasi besar-besaran pada tahun 1987 dan tahun 1988, aksi tersebut tidak mengubah keadaan dan menjadikan Myanmar dijalankan secara diktator dan otoriter. (rdk)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER