Delapan Persoalan untuk Calon Panglima TNI
Yohannie Linggasari & Sandy Indra Pratama | CNN Indonesia
Senin, 15 Jun 2015 06:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebenarnya berharap agar Presiden Joko Widodo meminta pertimbangan mereka soal sosok calon panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Moeldoko.
Komnas HAM berpandangan pengajuan nama calon baru panglima TNI harus memenuhi persyaratan integritas, profesionalitas, juga harus clear dan clean soal Hak Asasi Manusia. Selain itu, menurut Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, ada delapan hal yang perlu diperhatikan Jokowi dan DPR.
Pertama, kata Maneger, panglima yang baru harus berkomitmen memajukan dan menegakkan HAM di lingkungan TNI khususnya. Kedua, meningkatkan disiplin TNI yang dianggap saat ini makin merosot dengan adanya kasus penyerangan Lapas Cebongan, perkelahian antaranggota TNI dengan Polri, bahkan pertempuran sesama TNI sendiri.
Lantas hal ketiga, kandidat panglima harus mampu meningkatkan integritas dan profesionalitas prajurit. “Tak lupa hal keempat adalah persoalan kesejahteraan prajurit,” katanya.
Kelima, meneruskan reorganisasi TNI melalui program Minimum Essensial Force. Keenam, menjaga netralitas TNI dan menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai Undang-Undang TNI. Antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan hak asasi manusia, pembinaan karir, dan lain-lain.
Ketujuh, berkomitmen menunaikan amanat reformasi soal supremasi sipil. Dan terakhir Kedelapan, berkomitmen memenuhi hak-hak konstitusional warganya sendiri, TNI perempuan yang ingin berjilbab.
“Calon Panglima TNI itu ada baiknya menyampaikan secara transaparan ke publik tentang komitmennya tersebut dengan cara menerbitkan Peraturan Panglima TNI tentang bolehnya TNI perempuan yang ingin berjilbab,” kata Maneger.
Peraturan itu mendesak dikeluarkan untuk menunaikan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak dasar konstitusional warga negara, khususnya hak-hak kaum perempuan, khususnya TNI perempuan yang ingin mengamalkan agamanya.
Hal ini penting untuk memperlihatkan political will negara, khususnya TNI. Semoga ini menjadi pertanda cuaca baik untuk membangun trust masyarakat kepada TNI dan pada akhirnya dapat menghadirkan keyakinan publik bahwa negara/TNI serius menegakkan HAM di negeri ini, dimulai dari sendiri, memenuhi HAM warganya/TNI-perempuan sendiri. Akhirnya kita serahkan pada kearifan DPR RI.
Saat ini, nama Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Nurmantyo sudah disetorkan oleh Presiden Jokowi kepada DPR sebagai calon panglima TNI. Rencananya bakal ada uji kelayakan baginya sebelum dikukuhkan ke depan. (sip)
Komnas HAM berpandangan pengajuan nama calon baru panglima TNI harus memenuhi persyaratan integritas, profesionalitas, juga harus clear dan clean soal Hak Asasi Manusia. Selain itu, menurut Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, ada delapan hal yang perlu diperhatikan Jokowi dan DPR.
Pertama, kata Maneger, panglima yang baru harus berkomitmen memajukan dan menegakkan HAM di lingkungan TNI khususnya. Kedua, meningkatkan disiplin TNI yang dianggap saat ini makin merosot dengan adanya kasus penyerangan Lapas Cebongan, perkelahian antaranggota TNI dengan Polri, bahkan pertempuran sesama TNI sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kelima, meneruskan reorganisasi TNI melalui program Minimum Essensial Force. Keenam, menjaga netralitas TNI dan menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai Undang-Undang TNI. Antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan hak asasi manusia, pembinaan karir, dan lain-lain.
“Calon Panglima TNI itu ada baiknya menyampaikan secara transaparan ke publik tentang komitmennya tersebut dengan cara menerbitkan Peraturan Panglima TNI tentang bolehnya TNI perempuan yang ingin berjilbab,” kata Maneger.
Peraturan itu mendesak dikeluarkan untuk menunaikan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak dasar konstitusional warga negara, khususnya hak-hak kaum perempuan, khususnya TNI perempuan yang ingin mengamalkan agamanya.
Hal ini penting untuk memperlihatkan political will negara, khususnya TNI. Semoga ini menjadi pertanda cuaca baik untuk membangun trust masyarakat kepada TNI dan pada akhirnya dapat menghadirkan keyakinan publik bahwa negara/TNI serius menegakkan HAM di negeri ini, dimulai dari sendiri, memenuhi HAM warganya/TNI-perempuan sendiri. Akhirnya kita serahkan pada kearifan DPR RI.
Saat ini, nama Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Nurmantyo sudah disetorkan oleh Presiden Jokowi kepada DPR sebagai calon panglima TNI. Rencananya bakal ada uji kelayakan baginya sebelum dikukuhkan ke depan. (sip)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK