Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pesimis pemasangan sistem electronic road pricing (ERP) di beberapa jalan di Jakarta dapat dilakukan mulai tahun ini.
Menurut Djarot, penggunaan sistem ERP untuk membatasi lalu lintas kendaraan roda empat belum bisa dilakukan jika moda transportasi massal di ibu kota masih minim kuantitas dan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, ia tidak yakin jika penerapan ERP terlaksana dan dilakukan di sisa tahun ini.
"Sebetulnya kalau itu (ERP) dipaksakan jelas untuk saat ini sulit. Kalau itu dilakukan, maka di jalan-jalan sirip (alternatif) akan macet. Sudah dibicarakan beberapa kali di rapim (rapat pimpinan) mengenai operator dan dampaknya ini," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Wali Kota Blitar itu meyakini, seandainya dapat diterapkan pada tahun ini, maka sistem ERP di Jakarta belum berjalan sempurna karena minimnya sarana dan prasarana pendukung yang telah tersedia di ibu kota.
"(ERP) memungkinkan (untuk diterapkan) ketika transportasi masal itu bagus. MRT ada, Transjakarta bagus, LRT berjalan seperti di Singapura," kata Djarot.
ERP masih belum tentu diterapkan di Jakarta pada tahun ini. Hingga pertengahan Juni ini saja, proses lelang untuk menentukan pemegang tender pengadaan barang dan operator ERP belum kunjung dilakukan. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sejak bulan lalu telah meminta agar proses lelang dan pembentukan BLUD ERP dapat diselesaikan pada Juni 2015.
"Perlu ganti Kepala Dinas Perhubungan kali ya. Kita evaluasi mau ganti orang saja (karena lelang dan pembentukan BLUD ERP belum dilakukan)," kata Ahok.
ERP akan diterapkan di beberapa jalan di ibu kota. Cara kerjanya, kamera yang terpasang di gerbang ERP akan memindai OBU (On Board Unit) yang ada di kendaraan. Hingga 2015, uji coba sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di dua ruas jalan, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan HR Rasuna Said.
(pit)