Ditanya Isu Reshuffle, Pimpinan Partai KIH Irit Bicara
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Minggu, 21 Jun 2015 11:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat mengaku belum mengetahui secara detil atas isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
Sejumlah ketua umum partai pendukung pemerintah seperti Surya Paloh (NasDem), Agung Laksono (Golkar Ancol), Romahurmuziy (PPP Muktaamar Surabaya), Wiranto (Hanura), dan Sutiyoso (PKPI) menghadiri acara buka puasa bersama di Kantor DPP Partai NasDem, kemarin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun hadir dalam acara buka puasa itu. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, para petinggi partai tersebut sempat masuk ke dalam ruangan setelah salat.
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso mengatakan tidak ada pembahasan mengenai isu reshuffle di antara para ketua umum partai pendukung pemerintah.
"Tadi hanya makan malam saja," ujar Sutiyoso di kawasana Menteng, Jakarta, Sabtu (20/6).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Jakarta Zainuddin Amali pun mengatakan tidak ada pembahasan reshuffle dalam makan malam yang dilakukan kurang lebih selama satu jam tersebut. Ia pun berdalih saat ditanyai soal kursi yang akan diperoleh apabila reposisi kabinet tersebut akan dilakukan.
"Enggak ada itu," ucap Amali.
Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengatakan belum ada informasi terkait reposisi jabatan menteri dari Presiden Jokowi kepada para partai pendukung pemerintah. Kendati demikian, Romi mengungkapkan akan dilakukannya pertemuan antara Presiden Jokowi dan KIH pada pekan depan. Ia pun meyakini isu reshuffle tak hanya menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut.
Hal serupa diutarakan oleh Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Selain itu, Wiranto menilai sejauh ini kinerja menteri dari Partai Hanura berjalan dengan baik. "Saya instruksikan untuk kerja dengan baik, kesungguhan dan tentunya hati nurani," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Palon sama sekali tidak mau berkomentar terkait isu reshuffle tersebut.
Dari jajaran menteri dan setingkat menteri, 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. PDIP memiliki lima kursi menteri yakni, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga.
Sementara itu, NasDem memiliki empat kursi yakni Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno, dan Jaksa Agung Prasetyo.
PKB pun memiliki empat kursi di eksekutif, yakni Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
Hanura pun sudah mengamankan dua kursi, yakni Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Sementara itu, PPP dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Isu reshuffle ini kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi pencapaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan.
Laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi karena isu adanya perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok.
Presiden Jokowi menyebutkan, penilaian kinerja seluruh kementerian dikategorikan dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, Presiden memutuskan sendiri perkara penilaian tersebut.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berpendapat, melalui laporan tersebut Presiden ingin tahu kementerian mana saja yang masih harus mendapat pengawalan dan mana saja yang sudah bisa bekerja secara mandiri. (ded/ded)
Sejumlah ketua umum partai pendukung pemerintah seperti Surya Paloh (NasDem), Agung Laksono (Golkar Ancol), Romahurmuziy (PPP Muktaamar Surabaya), Wiranto (Hanura), dan Sutiyoso (PKPI) menghadiri acara buka puasa bersama di Kantor DPP Partai NasDem, kemarin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pun hadir dalam acara buka puasa itu. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, para petinggi partai tersebut sempat masuk ke dalam ruangan setelah salat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi hanya makan malam saja," ujar Sutiyoso di kawasana Menteng, Jakarta, Sabtu (20/6).
"Enggak ada itu," ucap Amali.
Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy mengatakan belum ada informasi terkait reposisi jabatan menteri dari Presiden Jokowi kepada para partai pendukung pemerintah. Kendati demikian, Romi mengungkapkan akan dilakukannya pertemuan antara Presiden Jokowi dan KIH pada pekan depan. Ia pun meyakini isu reshuffle tak hanya menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut.
Hal serupa diutarakan oleh Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Selain itu, Wiranto menilai sejauh ini kinerja menteri dari Partai Hanura berjalan dengan baik. "Saya instruksikan untuk kerja dengan baik, kesungguhan dan tentunya hati nurani," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Palon sama sekali tidak mau berkomentar terkait isu reshuffle tersebut.
Dari jajaran menteri dan setingkat menteri, 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. PDIP memiliki lima kursi menteri yakni, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga.
Sementara itu, NasDem memiliki empat kursi yakni Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno, dan Jaksa Agung Prasetyo.
PKB pun memiliki empat kursi di eksekutif, yakni Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
Hanura pun sudah mengamankan dua kursi, yakni Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Sementara itu, PPP dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Isu reshuffle ini kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi pencapaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan.
Laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi karena isu adanya perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok.
Presiden Jokowi menyebutkan, penilaian kinerja seluruh kementerian dikategorikan dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, Presiden memutuskan sendiri perkara penilaian tersebut.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berpendapat, melalui laporan tersebut Presiden ingin tahu kementerian mana saja yang masih harus mendapat pengawalan dan mana saja yang sudah bisa bekerja secara mandiri. (ded/ded)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK