Politikus Golkar Sebut Partainya Tak Perlu Jatah Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar Indra J Piliang mengatakan partainya tidak perlu mendapat jatah kursi menteri terkait dengan rencana reshuffle di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar kubu Agung Laksono ini, Golkar untuk masa saat ini sebaiknya cukup di parlemen saja.

“Golkar tidak usah ikut ambil bagian di pemerintahan. Tidak perlu ada satu atau dua kader Golkar yang duduk di kabinet,” ujar Indra kepada CNN Indonesia, Selasa (23/6).

Pilihan Redaksi PDIP: Menteri-menteri Ekonomi Kurang Gebrakan, Rombak Saja Wiranto: Presiden Tak Usah Bersepakat untuk Ganti Menteri Wiranto Pasrah kalau Kadernya Dicopot Jadi Menteri Jokowi Cermati Laporan Kerja Para Menteri Jokowi dan Petinggi Parpol Bahas Kabinet di Rumah Ketua PAN

Sebaiknya, menurut Indra, Golkar menguatkan diri di DPR saja karena banyak hal-hal yang  strategis yang bisa Golkar lakukan yaitu salah satunya fungsi legislasi. “Itu yang penting juga,” ucap Indra yang kepengurusan partainya pro pada koalisi pemerintahan sehubungan dengan dualisme kepemimpinan di Partai Golkar.

Indra mengaku partainya tidak mengincar kursi menteri dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, jika nanti pada pergantian menteri ada kader Golkar yang menjadi menteri maka tidak hanya dilihat dari kepartaiannya saja. “Lihat kemampuan dirinya sehingga bisa dipilih (menjadi menteri),” kata Indra.

Indra menyatakan, bila memang kader Golkar pada periode pemerintahan kali ini tidak ada satupun yang menjadi menteri maka tidak perlu dipersoalkan. “Masih ada kesempataan setelah 2019 nanti, jadi tidak perlu berharap pada sekarang ini,” tuturnya.

Mengenai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menginginkan tambahan lima kursi menteri, Indra memandangnya sebagai hal yang sangat wajar. “Layak-layak saja mereka (PDIP) berharap begitu. Ini soal idelogi. PDIP sebagai partai utama (di pemerintahan) perlu mendapat porsi yang besar,” ujarnya. (Baca: Jelang Rombak Kabinet, PDIP Siapkan Calon Menteri Pengganti)

Bahkan, menurut Indra, jumlah sembilan menteri untuk PDIP kalau nanti mendapat tambahan lima kursi menteri masih kurang. “Elok-elok saja kalau PDIP dapat banyaka kursi menteri,” kata Indra. (Baca: Isu Rombak Kabinet, NasDem Minta Jatah Tak Berubah)

Dari 34 kursi menteri di Kabinet Kerja, sebanyak 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. Empat menteri yang berasal dari PDIP yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan‎ Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga. (obs)