Mega Perintahkan PDIP Amankan Sutiyoso jadi Kepala BIN

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan amanat secara langsung kepada fraksi untuk turut mengamankan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso.

Pramono mengatakan amanat tersebut diberikan, mengingat PDIP merupakan partai pendukung utama pemerintahan. (Baca juga: Empat Pekerjaan Rumah Bagi Calon Kepala BIN Baru)

"Ketika presiden ajukan nama, maka kami berkewajiban untuk mengamankan uji kelayakan dan kepatutan hari ini," ucap Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).

Seperti diketahui, hasil dari uji kelayakan dan kepatutan Kepala BIN ini hanya bersifat pertimbangan. Keputusan akhir dilantik atau tidaknya Sutiyoso merupakan hak prerogatif dan kewenangan Presiden Joko Widodo.

Pilihan Redaksi Jelang Uji Kelayakan Sutiyoso, DPR Terima Korban 27 Juli DPR Sebut Dua Tantangan Besar untuk Kepala BIN SBY Sudah Berpesan ke Kader Demokrat untuk Dukung Sutiyoso Sutiyoso Datangi DPR dan Siap Modernisasi BIN

Pramono mengatakan, pertimbangan yang nantinya akan diberikan Komisi I DPR ini setidaknya akan memudahkan Presiden Jokowi secara politis dalam mengambil keputusan akhir. (Baca juga: Sutiyoso, Jenderal Lapangan yang Jadi Spion Jokowi)

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan isi pertimbangan tersebut nanti akan berbunyi apakah Sutiyoso layak atau tidak untuk menjabat sebagai Kepala BIN nantinya.

"Tepat atau tidak tepat. Itu bunyi pertimbangan Komisi I," ujar Mahfudz.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengatakan akan mempertanyakan pertimbangan dari dicalonkannya Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso menjadi Kepala BIN.

Hal tersebut berkaitan dengan tudingan terlibatnya Sutiyoso dalam Kerusuhan 27 Juli 1996 silam. Pada saat itu, Kantor DPP PDIP yang terletak di Jalan Diponegoro No. 58 diserang oleh sejumlah oknum yang diduga tentara. (Baca juga: Kasus Munir Sulit Dipecahkan Bila Sutiyoso Kepala BIN)

Berdasarkan penelusuran CNN Indonesia, dalam laporan akhir Komnas HAM tentang pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, bersama dengan Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso dan Alex Widya Siregar dan memutuskan untuk menyerbu kantor DPP PDIP oleh Kodam Jaya.

Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai Panglima Daerah Militer Jaya dikabarkan memimpin langsung penyerangan yang saat ini dikenal sebagai tragedi kerusuhan dua puluh tujuh Juli (kuda tuli). (Baca juga: Sutiyoso Diminta Persiapkan Jawaban Soal Insiden 27 Juli 1996) (hel)