JK Instruksikan Kaji Ulang Pembangunan Bandara Soekarno-Hatta

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginstruksikan pembangunan terminal-terminal di Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, untuk dikaji kembali. Menurut JK, konsep tambal sulam dan desain kuno tak lagi cocok dengan bandara internasional seperti Bandara Soetta.

"Harus diperbaiki semuanya (bandara). Tambal sulam dan bongkar pasang semuanya jadi memang harus direview semuanya," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (7/7).

Pilihan Redaksi Kementerian Perhubungan Periksa Gerai dan Outlet Bandara Kemenhub Anggap Manajemen Krisis Bandara Soetta Tak Lengkap Polisi Dalami Unsur Kelalaian di Kebakaran Bandara Soetta AP II akan Tertibkan Sekaligus Legalkan Taksi Gelap di Soetta

Menurut JK konsep bandara Soetta saat ini juga tak mencerminkan sebagai Bandar Udara Pengumpul (HUB). Adanya konsep penambahan lounge dan toko, dinilai bagian dari konsep tambahan yang menggunakan sistem bongkar-pasang.

"Konsep dulu kan bikinan Prancis ini keliru. Dia tidak menganggap jakarta itu HUB akhirnya betul-betul, orang pergi saja," katanya.

Karenanya, JK tak berharap konsep serupa diterapkan pada penyelesaian pembangunan Terminal 3 Bandar Udara Soetta.

Perintah ini dikeluarkan setelah kebakaran yang melanda Terminal 2E Soekarno Hatta yang menyebabkan sekurangnya 30 jadwal penerbangan mengalami penundaan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengungkapkan bahwa tiap maskapai dan bandara yang beroperasi harus memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang mengurus tentang manajemen krisis.

"Itu harusnya ada SOP, jadi kalau terjadi krisis apa itu bisa dilakukan. Itu banyak, buku manualnya tebal. Misalnya sistemnya mati, harus ada sistem cadangan, kalau air side-nya sudah, seperti apron, runaway," ujar Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan

Untuk diketahui, Bandar Udara Pengumpul (Hub) merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar yang kemudian mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi. (meg)