Pansel KPK Sudah Terima Seribu Masukan Masyarakat
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Kamis, 09 Jul 2015 12:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap para peserta yang dipilih oleh tim pansel.
Masukan yang bisa diunggah di laman resmi pansel tersebut akan dibuka selama satu bulan dan diharapkan bisa menjadi masukan yang baik bagi pansel.
Juru bicara pansel KPK Betti Alisjahbana mengatakan sudah banyak masukan yang diterima oleh pansel kepada setiap peserta. Masukan tersebut terdiri atas masukan negatif ataupun positif.
"Sudah ada total 1.000 masukan yang ditujukan ke seluruh peserta," ujar Betti saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/7).
Masukan positif dan negatif yang diberikan pada para peserta pun beragam bentuknya. Ada yang memuji integritasnya, ada yang menghina jiwa kepemimpinannya.
Yang memberikan masukan pun beragam, mulai dari rekan kerja hingga anak buah di tempat si peserta bekerja. Betti pun memastikan bahwa tidak ada sistem robotik yang bisa masuk dan memberikan komentar di laman tersebut.
"Ada juga yang mengomentari soal kemampuan si peserta dalam mengambil keputusan. Dan saya pastikan tidak ada sistem robotik yang bisa memberikan komentar," ujar wanita yang mahir di bidang manajemen dan IT tersebut.
Selain itu, dari masukan-masukan yang masuk ke laman tersebut, tim pansel akan bisa melihat bagaimana kredibilitas si peserta. Masukan dari masyarakat bisa saja berpengaruh terhadap hasil yang akan diambil oleh tim pansel KPK.
"Jika ada 50 orang memberikan masukan negatif ke satu orang kemungkinan itu benar, jika sama kuat perlu diverifikasi lagi. Kita juga akan melihat apakah pernyataan di dalam masukan tersebut objektif atau tidak," kata Betti.
Mantan investigator dari kalangan masyarakat sipil Metta Dharmasaputra menjelaskan penulusuran laporan atau rekam jejak calon pimpinan KPK harus berdasarkan fakta alih-alih tendensius dan bersandar pada kepentingan tertentu.
"Tracking bukan cari kesalahan tapi bagaimana memotret satu orang sedetil dan seakurat dengan kenyataannya," ujar Metta dalam diskusi yang sama.
Metta khawatir, kondisi konflik antara KPK dan Polri yang kini mencuat dan tak berujung justru meniadakan netralitas tim penelisik. "Saya khawatir apakah nanti intelijen kepolisian dan kejaksaan bakal obyektif melihat calon masyarakat sipil.
Masyarakat sipil juga begitu, bisa jadi sulit menerima kalau ada yang bagus dari korps," tuturnya. Oleh karena itu, tiap pihak perlu mengedepankan aspek integritas, kapasitas, independensi, dan kepemimpinan.
Hal senada dilontarkan Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri. Badan pekerja di bidang korupsi tersebut memiliki standar investigasi untuk mendapatkan sosok calon pimpinan komisi anti rasuah yang berintegritas.
"ICW punya standar investigasi, diperoleh melalui cek, verifikasi, dan validasi. Kami juga menanyakan ke sumber. Sehingga ketika ada info yang masuk, bisa dikroscek," kata Febri. (hel)
Masukan yang bisa diunggah di laman resmi pansel tersebut akan dibuka selama satu bulan dan diharapkan bisa menjadi masukan yang baik bagi pansel.
Juru bicara pansel KPK Betti Alisjahbana mengatakan sudah banyak masukan yang diterima oleh pansel kepada setiap peserta. Masukan tersebut terdiri atas masukan negatif ataupun positif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masukan positif dan negatif yang diberikan pada para peserta pun beragam bentuknya. Ada yang memuji integritasnya, ada yang menghina jiwa kepemimpinannya.
"Ada juga yang mengomentari soal kemampuan si peserta dalam mengambil keputusan. Dan saya pastikan tidak ada sistem robotik yang bisa memberikan komentar," ujar wanita yang mahir di bidang manajemen dan IT tersebut.
Selain itu, dari masukan-masukan yang masuk ke laman tersebut, tim pansel akan bisa melihat bagaimana kredibilitas si peserta. Masukan dari masyarakat bisa saja berpengaruh terhadap hasil yang akan diambil oleh tim pansel KPK.
"Jika ada 50 orang memberikan masukan negatif ke satu orang kemungkinan itu benar, jika sama kuat perlu diverifikasi lagi. Kita juga akan melihat apakah pernyataan di dalam masukan tersebut objektif atau tidak," kata Betti.
Mantan investigator dari kalangan masyarakat sipil Metta Dharmasaputra menjelaskan penulusuran laporan atau rekam jejak calon pimpinan KPK harus berdasarkan fakta alih-alih tendensius dan bersandar pada kepentingan tertentu.
"Tracking bukan cari kesalahan tapi bagaimana memotret satu orang sedetil dan seakurat dengan kenyataannya," ujar Metta dalam diskusi yang sama.
Metta khawatir, kondisi konflik antara KPK dan Polri yang kini mencuat dan tak berujung justru meniadakan netralitas tim penelisik. "Saya khawatir apakah nanti intelijen kepolisian dan kejaksaan bakal obyektif melihat calon masyarakat sipil.
Masyarakat sipil juga begitu, bisa jadi sulit menerima kalau ada yang bagus dari korps," tuturnya. Oleh karena itu, tiap pihak perlu mengedepankan aspek integritas, kapasitas, independensi, dan kepemimpinan.
Hal senada dilontarkan Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri. Badan pekerja di bidang korupsi tersebut memiliki standar investigasi untuk mendapatkan sosok calon pimpinan komisi anti rasuah yang berintegritas.
"ICW punya standar investigasi, diperoleh melalui cek, verifikasi, dan validasi. Kami juga menanyakan ke sumber. Sehingga ketika ada info yang masuk, bisa dikroscek," kata Febri. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK