PNS Bakal Dicopot Jika Terlibat Kampanye Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pihaknya telah mempersiapkan surat edaran berisikan sanksi-sanksi yang akan diberikan pada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti terlibat dalam rangkaian kampanye pemilihan kepala daerah mendatang.

"Paling ringan kalau ikut-ikutan saja, peringatan dulu pertama, kedua ketiga itu sanksinya akan menghambat kenaikan pangkat dan tunjangan kinerja. Kalo sanksi sedang, pencopotan jabatan, Yang paling berat akan diberhentikan jika masuk ranah indisipliner yg mencolok, Jadi sukses atau jadi ketua tim sukses, itu tdk boleh," kata Yuddy usai menghadiri rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (9/7).

Pilihan Redaksi Pemerintah Tanggung Biaya Pengamanan Pilkada Meski Dana Belum Jelas, Polri Siap Amankan Pilkada Serentak Bawaslu Minta Pemerintah Pastikan PNS Netral dalam Pilkada

Yuddy juga mengatakan akan membuat nota kesepahaman yang menjelaskan aturan etika aparatur sipil negara dalam menjaga netralitas selama pilkada dan sampai kampanye.

Dalam nota tersebut akan dijelaskan bahwa PNS tak boleh menjadi tim sukses dari kandidat manapun, lalu meramaikan kegiatan kampanye, dan terakhir PNS tidak boleh terlibat kegiatan politik baik langsung maupun tidak langsung yang menguntungkan ataupun merugikan kandidat tertentu.

Peraturan Yuddy ini sekaligus langkah pertama KemenPAN & RB dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2015 dan juga menyikapi putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi (MK) perihal putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015 menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana yang bertentangan dengan konstitusi.

Yuddy yakin dengan peraturan kementriannya ini maka PNS tak berpeluang ikut segala kegiatan kampanye kepala daerah pilihannya maupun keluarga kepala daerah yang menjadi incumbent didaerahnya. (sip)