KPK: Kehadiran Jokowi dan JK Bukti Dukungan Berantas Korupsi
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Kamis, 09 Jul 2015 20:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menilai kehadiran Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla dalam acara buka puasa bersama di Gedung KPK merupakan bentuk dukungan pemberantasan korupsi.
"Indikasi kehadiran presiden, wakil presiden, dan petinggi (lembaga penegak) hukum menunjukkan kepedulian pemerintah kepada KPK untuk jadi motor pemberantasan korupsi," ujar Ruki dalam sambutannya saat acara buka bersama, Kamis (9/7). (Baca juga: Perpres Anti Kriminalisasi Tidak Berlaku Bagi Terduga Korupsi)
Ruki menjelaskan perlunya sinergitas antar lembaga untuk penegakan hukum terutama korupsi. Acara ini dapat menjadi momen membangun sinergitas tersebut.
"Di sini kita dapat bersilaturahmi. Terima kasih ini kesempatan pertama kalinya presiden dan wakil presiden serta petinggi hukum melakukan buka bersama di KPK," ujarnya.
Selama bulan Ramadan, KPK menggelar buka bersama internal pegawai KPK dan beberapa kali mengundang sejumlah tokoh. Tokoh tersebut antara lain Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu Jimly Asshiddiqie, Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin, mantan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi, dan Ketua Pengurus Besar (NU) Said Aqil Siradj. Rencananya, KPK akan menghadirkan tokoh lainnya, Buya Syafii Maarif, pekan depan. (Baca juga: KPK Jaga Ketat Penyidiknya yang Diteror)
"Kegiatannya setelah salat zuhur ada kultum salat asar, dan kajian islam. Selanjutnya salat magrib dan isya," katanya.
Pimpinan KPK serta Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla kini tengah mendengarkan ceramah yang dituturkan oleh Said Aqil.
Buka bersama kali ini juga dihadiri Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yunus, Kepala Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Jaksa Agung HM Prasetyo dan wakilnya Andhi Nirwanto, Ketua Mahmakah Agung Hatta Ali dan wakilnya Mohammad Saleh, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Dalam buka bersama itu, Jokowi menyatakan menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp 200 miliar. Tambahan itu diambilkan dari APBN. Ruki menyebutkan, anggaran itu akan digunakan untuk memberikan perlengkapan penunjang kinerja KPK.
Dalam rapat dengan pendapat dengan DPR Februari lalu, KPK pada tahun ini mengajukan anggaran Rp 899 miliar. Mantan Komisioner di Independent Commission Against Corruption (ICAC) lembaga anti korupsi Hong Kong Bertrand de Speville saat berkunjung ke Kantor KPK menyebutkan, idealnya anggaran lembaga antikorupsi di sebuah negara mencapai 0,5% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (Baca juga: Jika Realisasi, KPK Bakal Selidik Tukar Guling Saham Mitratel)
Dia mengatakan, anggaran untuk KPK di Indonesia saat ini masih tergolong sangat kecil atau baru sekitar 0,05% dari total anggaran negara. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sedikitnya sumber daya manusia dan masih minimnya infrastruktur KPK. (hel)
"Indikasi kehadiran presiden, wakil presiden, dan petinggi (lembaga penegak) hukum menunjukkan kepedulian pemerintah kepada KPK untuk jadi motor pemberantasan korupsi," ujar Ruki dalam sambutannya saat acara buka bersama, Kamis (9/7). (Baca juga: Perpres Anti Kriminalisasi Tidak Berlaku Bagi Terduga Korupsi)
Ruki menjelaskan perlunya sinergitas antar lembaga untuk penegakan hukum terutama korupsi. Acara ini dapat menjadi momen membangun sinergitas tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pimpinan KPK serta Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla kini tengah mendengarkan ceramah yang dituturkan oleh Said Aqil.
Buka bersama kali ini juga dihadiri Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yunus, Kepala Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Jaksa Agung HM Prasetyo dan wakilnya Andhi Nirwanto, Ketua Mahmakah Agung Hatta Ali dan wakilnya Mohammad Saleh, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
Dalam buka bersama itu, Jokowi menyatakan menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp 200 miliar. Tambahan itu diambilkan dari APBN. Ruki menyebutkan, anggaran itu akan digunakan untuk memberikan perlengkapan penunjang kinerja KPK.
Dalam rapat dengan pendapat dengan DPR Februari lalu, KPK pada tahun ini mengajukan anggaran Rp 899 miliar. Mantan Komisioner di Independent Commission Against Corruption (ICAC) lembaga anti korupsi Hong Kong Bertrand de Speville saat berkunjung ke Kantor KPK menyebutkan, idealnya anggaran lembaga antikorupsi di sebuah negara mencapai 0,5% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (Baca juga: Jika Realisasi, KPK Bakal Selidik Tukar Guling Saham Mitratel)
Dia mengatakan, anggaran untuk KPK di Indonesia saat ini masih tergolong sangat kecil atau baru sekitar 0,05% dari total anggaran negara. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sedikitnya sumber daya manusia dan masih minimnya infrastruktur KPK. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK