BPK: Anggaran dan SDM Pilkada 2015 Belum Siap

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan hasil temuan atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mendatang dinyatakan belum dapat mendukung seluruh penyelenggaraan Pilkada 2015.

Hasil temuan tersebut disampaikan Anggota BPK bidang Politik, Hukum dan Keamanan Agung Firman dihadapan pimpinan DPR, dan fraksi. Ketua BPK Harry Azhar Aziz nampak hadir dalam penyampaian hasil audit itu.

Pilihan Redaksi Dorongan Penundaan Pilkada Serentak Mendadak Muncul di DPR MK Jadi Pintu Masuk DPR Tunda Pilkada Serentak 2015 NasDem Duga Ada Skenario Penundaan Pilkada Pimpinan DPR Bantah Tunda Pilkada Serentak

Agung mengatakan, audit ini dilakukan dengan ruang lingkup pemeriksaan pada kesiapan penyediaan anggaran, sumber daya manusia, kesiapan KPU, KPUD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 269 daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Konstitusi.

"BPK menyimpulkan ketersediaan anggaran belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan Pilkada 2015," ucap Agung, Senin (13/7).

Tidak hanya itu, melalui temuan BPK, Agung mengatakan ketersediaan sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur yang dibutuhkan Pilkada juga belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada serentak 2015 nanti.

Diketahui, audit atas kesiapan penyelenggaraan Pilkada ini diminta DPR kepada BPK pada tanggal 21 Mei 2015 lalu melalui Surat Ketua DPR Nomor PW/0706/DPR/RI/V/2015.

Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan BPK siap untuk memberikan penjelasan konkret mengenai data-data yang telah disampaikan tadi.

Mantan politikus Partai Golkar ini pun menyerahkan seluruhnya kepada DPR untuk menggunakan temuan tersebut dan dalam mengambil keputusan politiknya.

"Silakan DPR untuk analisis karena keputusan politis ada di tangan mereka bersama pemerintah," ucapnya.

Menanggapi temuan itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan dirinya akan segera menyurati Presiden Joko Widodo agar dapat melakukan rapat konsultasi. Politikus Golkar ini menilai, kesimpulan BPK yang mengatakan ketidaksiapan di anggaran dan sumber daya manusia jelang Pilkada ini harus ditindaklanjuti. (meg)