Ahok Tuding Ada Permainan di BPK Terkait Audit Pemprov DKI
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Senin, 13 Jul 2015 19:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki standar yang sama dalam melakukan audit keuangan daerah selama ini. Menurut Ahok, sapaan Basuki, BPK selama ini hanya melakukan proses audit yang rumit kepada laporan keuangan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Yang saya tuntut standar BPK itu kenapa kacau? BPK paling rumit dan mengada-ada cuma di DKI Jakarta. Saya bukan menyangkal, tapi ini ada permainan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, dirinya ingin proses audit yang dilakukan BPK di Jakarta dan daerah lain di Indonesia dapat berlangsung sama prosedurnya.
Ia pun mendukung jika kedepannya BPK hendak menggunakan standar audit di Jakarta untuk diterapkan di daerah-daerah lain. Menurutnya, jika pemeriksaan laporan keuangan di daerah lain dilakukan seperti di Jakarta, maka 'permainan' antara BPK dan Pemda tidak akan terjadi kedepannya.
"Saya ingin seperti itu, saya akan gunakan standar di DKI Jakarta untuk seluruh Indonesia. Nanti BPK tidak bisa mengelak (jika terbukti melakukan audit sembarangan). Kalau sekarang kan BPK tidak pernah buka datanya," kata Ahok.
Pada Jumat (10/7) lalu, diketahui Ahok menyempatkan diri bertemu dengan para ahli untuk membahas kejanggalan terhadap laporan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014.
Kami cuma diskusi sama mantan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan mantan BPK bahas soal itu," ujar Ahok setelah pertemuan berlangsung, Jumat (110/7) malam
Terkait langkah konkret yang akan dilakukan setelah pertemuan tersebut, Ahok belum mau mengungkapkannya. "Lihat saja. Saya ajak ribut kalau mereka tidak benar," ucapnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersikeras tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan prosedur dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.
Dalam rilis tertulis yang diperoleh CNN Indonesia, BPK mengatakan bahwa penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014 karena adanya 8 masalah. Pengendalian dan pengamanan aset milik DKI Jakarta menjadi salah satu masalah yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan milik Pemprov DKI Jakarta.
Selain pengendalian dan pengamanan aset, BPK juga mengaku menemukan masalah dalam pendataan piutang pajak bumi dan bangunan serta piutang pajak kendaraan bermotor yang tidak dapat ditelusuri rinciannya.
Selain empat masalah di atas, BPK juga mengakui adanya masalah pada pembelian sebidang tanah untuk keperluan Rumah Sakit di Jakarta Barat oleh Pemprov DKI Jakarta. Penetapan Nilai Penyertaan Modal dan Penyerahan Aset DKI kepada BUMD selama 2014 juga dipandang bermasalah oleh BPK. (hel)
"Yang saya tuntut standar BPK itu kenapa kacau? BPK paling rumit dan mengada-ada cuma di DKI Jakarta. Saya bukan menyangkal, tapi ini ada permainan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, dirinya ingin proses audit yang dilakukan BPK di Jakarta dan daerah lain di Indonesia dapat berlangsung sama prosedurnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin seperti itu, saya akan gunakan standar di DKI Jakarta untuk seluruh Indonesia. Nanti BPK tidak bisa mengelak (jika terbukti melakukan audit sembarangan). Kalau sekarang kan BPK tidak pernah buka datanya," kata Ahok.
Kami cuma diskusi sama mantan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan mantan BPK bahas soal itu," ujar Ahok setelah pertemuan berlangsung, Jumat (110/7) malam
Terkait langkah konkret yang akan dilakukan setelah pertemuan tersebut, Ahok belum mau mengungkapkannya. "Lihat saja. Saya ajak ribut kalau mereka tidak benar," ucapnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersikeras tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan prosedur dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.
Dalam rilis tertulis yang diperoleh CNN Indonesia, BPK mengatakan bahwa penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2014 karena adanya 8 masalah. Pengendalian dan pengamanan aset milik DKI Jakarta menjadi salah satu masalah yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan milik Pemprov DKI Jakarta.
Selain pengendalian dan pengamanan aset, BPK juga mengaku menemukan masalah dalam pendataan piutang pajak bumi dan bangunan serta piutang pajak kendaraan bermotor yang tidak dapat ditelusuri rinciannya.
Selain empat masalah di atas, BPK juga mengakui adanya masalah pada pembelian sebidang tanah untuk keperluan Rumah Sakit di Jakarta Barat oleh Pemprov DKI Jakarta. Penetapan Nilai Penyertaan Modal dan Penyerahan Aset DKI kepada BUMD selama 2014 juga dipandang bermasalah oleh BPK. (hel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK