Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, memandang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah melakukan tindakan yang beresiko saat mengundang pendatang untuk tinggal di Jakarta setelah lebaran.
Menurut Taufik, pernyataan Ahok kepada para pemudik agar membawa keluarganya sepulang dari mudik sangat bertolakbelakang dengan langkah pemerintah provinsi yang kerap mengusir pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta.
Dia juga menduga, imbauan Ahok tersebut dapat memicu bertambahnya PKL liar di Ibu Kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan jadi bertolak belakang dengan apa yang sekarang dilakukan. PKL dimana-mana digusur. Terus (nanti) nambah lagi kalau mereka jualan di pinggir jalan atau di trotoar. Waktu mau digusur mereka bilang 'disuruh Gubernur', kan jadi repot," kata Taufik melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia, Selasa (14/7).
Politisi dari Gerindra itu mengatakan, sebagai sebuah kota besar Jakarta memang tidak bisa tertutup untuk para pendatang yang hendak menetap atau tinggal di sana. Namun, menurut Taufik tidak perlu ada 'undangan' yang diberikan untuk para calon pendatang ke ibu kota saat ini.
Apalagi, tingkat kedatangan warga kota lain ke Jakarta sudah begitu tinggi saat ini.
"Jakarta memang kota terbuka, tapi jangan diundang (para pendatang). Tidak diundang saja sudah membludak datang mereka," kata Taufik.
Sebelumnya, Ahok sempat menyampaikan permintaannya kepada warga ibu kota yang mudik agar dapat membawa serta keluarganya saat kembali nanti. Ahok bahkan berharap keluarga yang diboyong nanti jumlahnya banyak.
"Saya pesan kepada para pemudik, bawa saja yang banyak (keluarga) ke Jakarta tidak apa-apa," kata Ahok saat melepas ribuan pemudik peserta mudik gratis di kawasan Senayan.
Pernyataan Ahok itu pun mendapat dukungan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD DKI Jakarta.
"Konsekuensi sebagai ibu kota negara ya begini. Bahwasanya Jakarta semakin padat, makanya perlu ada klarifikasi dan pemilahan warga masyarakat yg ingin datang ke Jakarta," ujar Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
(meg)