NasDem Minta Temuan BPK Tak Dijadikan Alat Politik Pilkada

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Rabu, 15/07/2015 00:56 WIB
NasDem Minta Temuan BPK Tak Dijadikan Alat Politik Pilkada Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto (kanan) dan Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman (tengah) berbincang dengan Ketua BPK Haris Azhar (kedua kiri) dan Wakil Ketua BPK Achsanul Qasasi (kiri) di Ruang Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7). Dalam kesempatan itu BPK menyerahkan hasil audit kesiapan Pilkada serentak kepada DPR. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Fraksi NasDem Jhonny G Plate mengatakan seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan dapat menjaga agar temuannya tidak menjadi alat politik untuk menghambat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"BPK kan tugasnya mengaudit, rekomendasi temuannya jangan melampaui kewenangannya," ujar Johnny, Selasa (14/7).

Jhonny pun mengingatkan dan mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk tetap konsisten menyelenggarakan Pilkada sesuai yang diatur Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pilkada, pada 9 Desember mendatang.


Menurutnya, KPU juga masih memiliki waktu untuk memperbaiki hal-hal yang dipandang perlu diperbaiki.

Diketahui, sinyal DPR yang menandakan tidak siapnya para penyelenggara Pilkada semakin kuat setelah BPK menyampaikan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)nya atas kesiapan penyelenggaraan Pilkada kemarin (13/7).

BPK pun menyimpulkan dua hal dari 10 temuannya. Pertama adalah ketersediaan anggaran belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan Pilkada 2015.

Kesimpulan kedua adalah ketersediaan sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2015 nanti.

"Kemendagri sudah berikan konfirmasi tidak ada masalah soal pembiayaan. Bawaslu dan Kemenkumham juga sudah katakan siap," katanya.

Karenanya, Jhonny mengimbau seluruh partai politik, perwakilannya di fraksi-fraksi DPR dan seluruh lembaga negara untuk turut mengawal persiapan Pilkada agar tetap berjalan tepat waktu.

"Jadi, DPR harus siap mengawasi, bukan menunda Pilkada," ucap Anggota Komisi XI DPR ini. (meg/meg)