BPK Sebut Temuannya Bukan untuk Menunda Pilkada Serentak

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantah hasil audit atas kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk 'mendukung' ditundanya perhelatan akbar yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang.

Anggota BPK bidang Politik, Hukum dan Keamanan Agung Firman mengatakan 10 temuan BPK itu tidak dalam konteks siap atau tidaknya para pihak penyelenggara Pilkada.

"Ini kan audit kesiapan. Kami tidak menilai apakah itu berdampak lain atau tidak," ujar Agung di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/7).

Agung mengatakan hasil audit juga telah disampaikan kepada para penyelenggara pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi, dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, hal itu diperlukan untuk memberikan perspektif yang sama diantara mereka, sehingga berhasil untuk mengidentifikasikan permasalahannya dan dalam mencari rekomendasinya.

Pilihan Redaksi Meski Dana Belum Jelas, Polri Siap Amankan Pilkada Serentak NasDem Duga Ada Skenario Penundaan Pilkada Pimpinan DPR Bantah Tunda Pilkada Serentak BPK: Anggaran dan SDM Pilkada 2015 Belum Siap

Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan keputusan politik sepenuhnya diserahkan kepada DPR bersama pemerintah. Mantan politikus Golkar ini membantah temuan tersebut memperkuat sinyal penundaan penyelenggaraan Pilkada yang selama ini sudah diberikan DPR.

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR ini mengatakan BPK hanya menjalankan tugas seperti yang diminta oleh DPR melalui Surat Ketua DPR Nomor PW/0706/DPR/RI/V/2015 pada 21 Mei 2015 lalu. Audit ini dilakukan pada 8 Juni-13 Juli.

"Silakan DPR untuk analisis karena keputusan politis ada di tangan mereka bersama pemerintah," ujar Harry.

Diketahui, ada dua kesimpulan yang diambil dari 10 temuan audit BPK. Kesimpulan pertama adalah belum diyakininya ketersediaan anggaran untuk mendukung seluruh penyelenggaraan Pilkada 2015.

Kesimpulan kedua adalah turut belum diyakininya ketersediaan sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur untuk mendukung seluruh penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2015 nanti.

Penyampaian audit ini dilakukan BPK dihadapan pimpinan DPR, fraksi dan Komisi II DPR. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengaku sangat tidak puas atas temuan itu.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, temuan BPK ini menguatkan bahwa "sibuk"nya DPR terkait pilkada bukan hanya demi mengakomodir partai bersengketa.

"Makanya jangan asal dibilang ini perkara partai karena pimpinan Komisi II dari Golkar," ujar Rambe.

Diketahui, hasil temuan BPK bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh para penyelenggara Pilkada dalam rapat konsultasi bersama DPR sebelum masa reses. Mulai dari KPU, Bawaslu, dan Kemendagri menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan Pemilu pada 9 Desember mendatang, meskipun diakui masih ada beberapa daerah yang sedikit tersendat terkait anggaran.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek mengatakan hal itu dapat diselesaikan tepat pada waktunya sehingga tidak akan menghambat penyelenggaraan Pemilu.

Hal serupa turut dikatakannya terkait anggaran pengamanan untuk Kepolisian. Ia mengatakan Kemendagri melalui kerja sama dengan pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi anggaran pengamanan seperti yang diminta Kepolisian.

Terkait kesiapan anggaran pengamanan Pilkada pun sering sekali dipertanyakan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berulang kali mengingatkan agar Kepolisian jangan mengambil risiko apabila sampai akhir Juli nanti anggaran pengamanan belum dipenuhi 100 persen.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan hasil temuan BPK ini sangat penting dan menjadi permasalahan yang serius. Oleh karena itu, ia pun akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengkonsultasikan hal tersebut. (hel)