JK Inisiasi Pertemuan, Golkar-PPP Akhirnya Bisa Ikut Pilkada

Noor Aspasia Hasibuan, CNN Indonesia | Selasa, 14/07/2015 14:22 WIB
JK Inisiasi Pertemuan, Golkar-PPP Akhirnya Bisa Ikut Pilkada Wakil Presiden Jusuf Kalla, KPU dan para perwakilan parpol usai mengadakan pertemuan tertutup di Kediaman Dinas Wakil Presiden di Menteng, Senin (13/7) malam. (istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menginisiasi pertemuan terkait keikutsertaan partai yang tengah berkonflik agar tetap bisa ikut pilkada serentak. Setelah sebelumnya JK menggagas pertemuan yang menghasilkan istilah islah terbatas bagi Golkar, kini dia bergerak lebih jauh saja. Tadi malam, JK membuat pertemuan tertutup Kediaman Dinas Wakil Presiden Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat terkait pilkada serentak.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 21.00 WIB itu, JK didampingi oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Tedjo Edhy serta mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta seluruh partai peserta pilkada serentak. Hanya perwakilan dari Partai Demokrat yang tampak tidak datang dalam pertemuan itu. Partai yang tengah dalam dualisme kepengurusan atau tengah berkonflik,seperti Golkar dan PPP juga mengirimkan perwakilannya dalam pertemuan itu.

Ada dua hal penting yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Pertama, seluruh pihak yang ikut dalam pertemuan itu sepakat untuk berkomitmen bahwa pelaksaan pilkada serentak akan tetap dilakukan pada 9 Desember mendatang. Komitmen untuk tetap menggelar pilkada serentak pada 9 Desember ini penting karena pada siang harinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan laporan audit kesiapan pelaksanaan pilkada serentak ke DPR. Audit kesiapan ini dilakukan atas permintaan DPR.


BPK menyampaikan sepuluh poin dari hasil audit kesiapannya itu. Kesimpulan dari hasil audit itu adalah secara anggaran dan SDM, pilkada serentak belum siap untuk digelar pada 9 Desember nanti. Laporan audit kesiapan ini disebut oleh Partai NasDem hanyalah upaya untuk menunda pelaksaan pilkada serentak.

Penundaan pilkada ini sangat penting bagi dua partai yang berkonflik yaitu Golkar dan PPP yang sama-sama telah mendapatkan putusan PT TUN dan kubu yang lain mengajukan kasasi. Jika pilkada serentak ditunda, maka kedua partai ini bisa mendapatkan putusan hukum tetap yang menentukan kepengurusan mana yang sah. Meski tudingan ini dibantah oleh pimpinan DPR.

Ketua DPR Setya Novanto menegaskan tidak ada niat untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak dengan audit kesiapan oleh BPK. Audit itu sengaja diminta untuk melihat kesiapan pilkada dan apa yang harus dibenahi agar pilkada serentak pertama itu berjalan baik. Atas hasil audit BPK ini, Setya Novanto menyatakan akan meminta konsultasi kepada Presiden Joko Widodo, apakah pilkada serentak akan digelar tetap 9 Desember atau ditunda.

Hasil kedua dari pertemuan itu adalah memberikan jalan keluar atau kelonggaran pada partai yang berkonflik atau dalam dualisme, yakni Golkar dan PPP agar tetap bisa ikut pilkada serentak. Prinsipnya, kedua partai yang berkonflik tetap bisa ikut pilkada serentak jika mengajukan calon kepala daerah yang sama. Meskipun nanti dalam pendaftaran ke KPU dilakukan oleh masing-masing kubu yang bertikai.

"Ada dua partai yang masih belum kompak kepengurusannya, ialah kedua kubu pengurus partai yang bersangkutan mengurus calon yang sama kemudian mendaftar secara terpisah kepada KPU masing-masing daerah dengan cara yang sama, terkoordinasi sehingga calon tersebut dianggap sah karena saling didukung partai tersebut," kata JK .

Kendati peraturan ini bertentangan dengan Peraturan KPU, tetapi untuk dua kasus partai ini akan diberikan pengecualian atau kelonggaran sehingga keduanya bisa maju dalam putaran 2015. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan KPU, calon yang mendaftarkan diri ke KPU harus dibuktikan dengan surat dukungan oleh partai pengusung yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen yang diakui oleh negara.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan penyelesaian konflik internal partai politik (parpol) hanya bisa ditempuh lewat ada dua opsi. Hal ini pada berpegangan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Yang pertama, menunggu proses hukum di pengadilan selesai. Kemudian partai membentuk lagi kepengurusan sesuai dengan putusan pengadilan," kata Husni saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).

Kedua, melakukan islah antara dua pihak yang bersengketa. Apabila keputusan tersebut berbeda dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maka pengurus partai harus mendaftar ulang ke Kemenkumham.


(hel)