PAN Tak Keberatan PKU Direvisi Agar Golkar-PPP Ikut Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menanggapi positif direvisinya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah.

Menurutnya, revisi ini menjadi jalan keluar bagi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan agar dapat mengusung pasangan calon kepala daerah.

"Yang penting pendaftaran ini terkejar dan tidak ada yang hangus," ucap Yandri.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional ini mengingatkan, seluruh partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014, terlebih yang memiliki kursi di parlemen memang seharusnya ikut dalam pilkada yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang.

Pilihan Redaksi NasDem Minta Temuan BPK Tak Dijadikan Alat Politik Pilkada Dana Pilkada Tak Kunjung Cair, Kapolri Tak Khawatir Perbolehkan Golkar-PPP Ikut Pilkada, KPU Dinilai Tak Netral Akui Revisi PKPU Melanggar, Agung Laksono: Kami Serahkan KPU

Diketahui, PKPU itu direvisi untuk mengakomodir poin dua hasil rapat konsultasi DPR, pemerintah dan penyelenggara pilkada, yakni KPU dapat menerima pengusungan pasangan calon dari partai bersengketa asalkan nama pasangan calon yang sama diajukan di dua berkas yang berbeda.

Revisi PKPU ini memang tidak sejalan dengan undang-undang. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada jelas termaktub partai politik yang berhak mencalonkan pasangan kepala daerah adalah partai politik yang kepengurusannya disahkan melalui SK Menkumham.

Apabila SK Menkumham menjadi sengketa, awalnya KPU hanya akan menerima pencalonan dari kepengurusan hasil islah atau yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

"Kalau berpedoman pada undang-undang, islah atau inkracht ini tidak akan ketemu dan (pendaftaran) ini mendesak," tutur Yandri.

Sementara itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai saat ini bola panas sudah berada di Partai Golkar dan PPP. Hal itu dikarenakan, KPU telah membuka pintu bagi kedua partai yang telah lama berdiri di Indonesia.

"Sekarang tergantung pada mereka berdua. Tanpa kedua partai bersejarah dan besar itu akan berkurang legitimasinya," ucap Sukamta. (hel)