Dana Pilkada Tak Kunjung Cair, Kapolri Tak Khawatir

Abraham Utama | CNN Indonesia
Rabu, 15 Jul 2015 14:46 WIB
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memperkirakan dana pengamanan Pilkada dari pemda akan cari Agustus mendatang. Jika tak cair pun, Mendagri siap mencari solusi.
Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan simulasi pemungutan suara pemilihan kepala daerah Gubernur dan wakil gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati di halaman gedung KPU, Jakarta, Selasa, 7 April 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti yakin pemerintah daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak Desember mendatang akan segera menganggarkan dana pengamanan. Ia berkata, isu daerah-daerah tidak siap menyelenggarakan pilkada serentak terlalu dini dikeluarkan.

"Dana pengamanan Pilkada memang prosesnya belum selesai, jadi terlalu dini kalau mengatakan dana Pilkada belum siap. Karena masih ada proses, tidak gampang itu," ujarnya di markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/7).

Badrodin menuturkan, anggaran pilkada tidak berhenti di tataran pemda tapi juga harus disetujui DPRD. Menurutnya, seluruh pengangaran tersebut akan selesai Agustus mendatang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Badrodin tak khawatir jika pada akhirnya pemda gagal menyediakan anggaran pengamanan untuk ajang demokrasi tersebut. Jenderal bintang empat itu memaparkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah menjamin akan mencarikan jalan keluar jika dana pilkada tak cair sebagaimana mestinya.

Sebelum ini, Badan Pemeriksa Keuangan merilis 10 temuan mereka terkait kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak yang rencananya akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.

Temuan audit itu disampaikan Anggota BPK bidang Politik, Hukum dan Keamanan Agung Firman kepada pimpinan DPR, Komisi II dan perwakilan fraksi-fraksi.

"Ini audit ekseminasi yang memberikan positive assurance. Kesimpulan yang ditarik dari responden yang ada," ujar Agung di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Salah satu temuan itu adalah penyediaan anggaran pilkada yang belum sesuai ketentuan. Agung mengatakan, 25 pemerintah daerah belum menganggarkan biaya pengawasan dan keamanan. Selain itu, sebanyak 11 pemerintah daerah belum menyediakan anggaran penyelenggaraan pilkada melalui Perda APBD. (sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER