DPR Tuntut Pemerintah Tegas Tuntaskan Kasus Tolikara

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menuntut ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan insiden penyerangan jemaah salat Id dan pembakaran bangunan saat Hari Raya Idul Fitri (17/7) di Tolikara, Papua. Sejalan dengan itu, Polri juga diharapkan bisa segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.

“Ketegasan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini betul-betul ditunggu. Kasus ini adalah ujian bagi kredibilitas pemerintah,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada CNN Indonesia, Senin (20/7).

Pilihan Redaksi Pemerintah Biayai Pembangunan Masjid dan Kios di Tolikara Korban Pembakaran Kios di Tolikara Masih Mengungsi Jimly: Pelaku Pembakaran Tolikara Tak Cerminkan Agama Kristen Kapolri: Insiden Tolikara Adalah Pelanggaran Hukum

Komisi yang membidangi urusan agama ini mengingatkan jika pemerintah mampu mengusut dan menuntaskan masalah Tolikara maka kredibilitas pemerintah akan baik. “Begitu juga sebaliknya,” ucap Saleh. (Baca: Kapolri Perintahkan Kapolda Usut Tuntas Insiden Tolikara)

Oleh karena itu, ujar Saleh, DPR meminta agar aparat keamanan segera melakukan tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku tanpa pandang bulu. Dengan begitu, umat beragama di Indonesia bisa merasakan adanya perlindungan negara terhadap praktik pelaksanaan ajaran agama.

“Apalagi secara konstitusional secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan ajaran beragama,” tutur Saleh. (Baca: MUI: Insiden Tolikara Bukti Toleransi Beragama Masih Rendah)

Politikus Partai Amanat Nasional itu juga mengimbau agar umat Islam tetap menjaga keteduhan dan kedamaian di tengah masyarakat. Tindakan provokatif yang mungkin ada harus dihindari. ”Umat Islam harus membuktikan bahwa Islam adalah agama yang cinta perdamaian,” ujar Saleh.

Saleh melanjutkan, tindakan penyerangan terhadap jemaah salat Id dan pembakaran bangunan saat Lebaran memang melukai perasaan umat Islam. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat menodai kredibilitas Indonesia sebagai negara yang sangat toleran dalam konteks hubungan antarumat beragama. “Kejadian itu benar-benar di luar nalar sosial kita,” ucapnya. (Baca: Usut Dalang Tragedi Tolikara, Kembalikan Damai di Papua)

Anggota Komisi VIII DPR H.R. Muhammad Syafi'i menambahkan penegakan hukum kasus Tolikara harus tidak diskriminatif dan tidak boleh berdasarkan “pesanan”. “Perlakukan juga umat Islam secara adil,” ujar politikus Partai Gerindra ini dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia. (obs)