Usut Dalang Tragedi Tolikara, Kembalikan Damai di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyerangan di sebuah kawasan di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, terjadi bertepatan dengan hari raya Idul Fitri oleh umat muslim, Jumat (17/7). Akibat penyerangan, puluhan kios, rumah, dan sebuah mushola hangus terbakar.

Berdalih pengamanan, polisi langsung menembak tiga dari 11 orang yang diduga pelaku penyerangan. Endi Wanimbo (15) yang turut dalam penyerangan, meninggal dunia karena luka tembak.

Sebanyak 10 orang lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan RSUD Dok 2, Jayapura. Polda Papua belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

(Baca: Luhut: Pembakaran Terjadi di Kios Bukan di Musala)

Tepat sehari setelahnya, pejabat daerah bersama Kapolda Papua Inspketur Jenderal Yotje Mende, Panglima Derah Militer XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal Fransen G. Siahaan, dan sejumlah tokoh menghelat mediasi. Kesepakatan damai ditandatangani.

Pemerintah daerah akan memberi bantuan modal usaha pada warga yang kiosnya terbakar. Bantuan juga diberikan kepada warga lain yang merugi.

Para pihak sepakat membawa kasus ke jalur hukum. Selain itu, prosedur penembakan oleh aparat juga akan diselidiki.

Kesepakatan serupa diputuskan oleh pemerintah pusat dalam rapat koordinasi pada hari yang sama. Menko Polhukam Tedjo Edhy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Badodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan TNI, menyesalkan kejadian itu dan mengharapkan tidak akan terulang kembali.

Pemerintah menjanjikan perbaikan seluruh bangunan yang terbakar dan akan merawat korban. Polri mengklaim akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku dan aktor intelektual di balik kejadian Tolikara.

Kementerian Agama bersama dengan ormas keagamaan, forum kerukunan antar umat beragama, dan tokoh masyarakat berjanji menjaga dan memelihara kerukunan. Dalam rilis di situs resminya, Kementerian Agama telah mengirim satu tim ke Kabupaten Tolikara, Papua, untuk mencari akar masalah.

Sentimen Agama?

Beragam asumsi muncul soal modus dan dalang penyerangan. Berbalut sentimen antar-agama, aksi ini menjadi sorotan khalayak.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini pemicu ketegangan adalah penggunaan pengeras suara saat pelaksanaan Salat Idul Fitri yang hanya berjarak sekitar 250 meter dari tempat dilangsungkannya sebuah seminar internasional oleh Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Seminar dihadiri oleh sekitar 2.000 pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah.

(Baca: JK: Kerusuhan Antaragama di Tolikara Disebabkan Speaker)

Soal penggunaan pengeras suara, beredar surat himbauan yang ditandatangani oleh Presiden GIDI Dorman Wandikmbo pada 11 Juli, untuk mengingatkan umat Islam di Tolikara. Surat tersebut bukan untuk melarang ibadah, melainkan imbauan tak menggunakan pengeras suara.

Surat berbunyi, "Mengingat akan diselenggarakannya Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Injili Pemuda Tingkat Pusat bertaraf Nasional/Internasional pada tanggal 15-20 Juli 2015, maka diminta kepada pihak muslim agar tidak melakukan kegiatan peribadatan di lapangan terbuka; tidak menggunakan pengeras suara dan ibadahnya cukup dilakukan di dalam musala atau ruangan tertutup.”

(Baca: Surat Edaran Tolikara Tak Mewakili Suara Umat Kristen)

Sementara itu, salah satu warga lokal, Z. Towolom mengatakan, konflik agama tak pernah terjadi di kampung halamannya. Toleransi agama pun dijunjung tinggi.

Towolom yang beragama Kristen dan merupakan jemaat Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tolikara, meyakini kerusuhan bukan karena sentimen agama. Hal senada diucapkan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) yang menaungi GIDI, Ronny Mandang. Ronny tak percaya ini adalah gesekan antaragama.

Keduanya meminta agar semua masyarakat, khususnya warga Papua, tidak terpancing oleh isu konflik agama. Alih-alih termakan isu, mereka mengimbau masyarakat perlu menunggu penyelidikan dari penegak hukum untuk mengetahui akar masalahhya.

Desakan Masyarakat

Kecaman serta desakan muncul dari sejumlah lembaga penggiat HAM dan komunitas keberagaman antarumat beragama. Ketua SETARA Institute Hendardi meminta polisi untuk segera melakukan penyelidikan yang adil terkait kerusuhan di Tolikara, Papua.

Jaringan Gusdurian melalui laman resminya juga mengecam aksi tersebut. Aktivis komunitas tersebut, Alissa Wahid, meminta aparat segera menindak tegas pelaku.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyatakan bakal membentuk tim investigasi untuk menyelidiki insiden kerusuhan ini. GMKI menilai ada kejanggalan dari sejumlah informasi yang beredar.

(Baca: Persekutuan Gereja: Pelaku Kerusuhan Tolikara Harus Dihukum)

Ketua Umum GMKI Ayub Manuel, timnya akan menelisik penyebab terjadinya insiden. Ayub mengklaim gesekan agama tak pernah terjadi di Papua, terlebih dengan penyerangan rumah ibadah.

Sementara itu, melalui gerakan dunia maya change.org, ribuan orang mempetisi Presiden Joko Widodo, Kalpori Badrodin Haiti, dan Menteri Agama Lukman Hakim. Penggagas petisi, Maimon Herawati, menuntut pemerintah mencokok pelaku penyerangan.

(Baca: Ribuan Orang Petisi Jokowi Usut Tuntas Kerusuhan Tolikara)

Apa Sikap Pemerintah?

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengunjungi Distrik Karubaga, Ahad (19/7). Bersama Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Badrodin menemui warga setempat. Badrodin juga berdialog dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbo dan memberikan bantuan kepada keluarga korban penembakan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo dijadwalkan bertolak ke Papua selama dua hari sejak Senin (20/7) untuk memantau kondisi pasca penyerangan dan mendapatkan informasi dari lapangan.

(Baca: Jaringan Gusdurian Sebut Aparat Gagal Lindungi Hak Beribadah)

Lebih lanjut, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Lenis Kogoya, bakal berkunjung ke Kabupaten Tolikara untuk mengecek perkembangan kasus tersebut pada akhir Juli mendatang. Kunjungannya sekaligus merespons surat dari Bupati Tolikara yang dilayangkan ke Jokowi.

Pihaknya akan menyelidiki semua kerugian yang diderita para korban dan merehabilitasi bangunan yang terbakar. Selain itu, pemerintah akan menjamin lembaga adat Tolikara telah mengambil langkah dengan melaporkan langsung ke Polres setempat. (ags)