Jelang Reshuffle Kabinet, Surya Paloh Dinilai Berperan Besar
Hafizd Mukti | CNN Indonesia
Rabu, 22 Jul 2015 07:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, selain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dianggap memiliki peran vital terkait rencana perombakan kabinet dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Paloh merupakan tokoh politik yang relatif mampu menjembatani ragam kepentingan berbagai pihak. (Baca juga: Faisal Basri Ungkap Menteri dengan Komunikasi Buruk ke Jokowi)
Pengamat politik Indo Barometer M Qodari melihat Paloh sebagai sosok istimewa dalam Koalisi Indonesia Hebat. Paloh misalnya menjadi orang pertama yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dalam kontestasi Pemilu Presiden 2014.
"Bahkan sebelum PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi, Paloh sudah mendukung Jokowi," kata Qodari kepada CNN Indonesia, Rabu (22/7). Dalam proses sosialisasi Jokowi sebagai calon presiden pun, peran Paloh sangat besar.
Meski begitu, peran pemimpin partai anggota Koalisi Indonesia Hebat lain tidak bisa dipandang remeh karena secara hitam di atas putih, kewenangan mereka sama besar. (Baca juga Jokowi: Saya Senang Tidak Ada yang Singgung Reshuffle)
"Dalam sistem presidensial, kabinet memang urusan presiden. Tapi juga tidak bisa sepenuhnya urusan presiden karena presiden butuh dukungan politik dari partai," kata Qodari.
Dia memprediksi perombakan kabinet akan direalisasikan Jokowi dalam waktu dekat. Apalagi libur lebaran kini sudah lewat. Namun dalam utak-atik kabinet itu, Qodari ragu Jokowi bakal mengurangi jatah menteri asal partai koalisi pendukung pemerintah.
"Dikurangi sepertinya tidak mungkin, tapi bisa saja ditambah atau paling tidak ditukar," kata dia.
Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan secara etika politik, Jokowi akan meminta pendapat para ketua umum partai-partai pendukungnya apabila menteri yang akan digeser posisi atau dicopot merupakan kader salah satu partai yang ada di Koalisi Indonesia Hebat. (Baca juga: Jokowi Belum Bahas secara Khusus Perombakan Menteri)
Misalnya jika seorang menteri yang akan dirombak merupakan kader PDIP, maka Jokowi meminta pendapat dari Megawati. Begitu pun kalau menteri terkait adalah kader Partai NasDem, maka Jokowi berbicara dengan Surya Paloh. “Kalau menterinya dari PKB, maka minta pandangan dari Ketua Umum PKB dulu,” ucap Budiman. (Baca: Jokowi Panggil Muhaimin ke Istana)
Langkah Presiden berkonsultasi atau meminta pandangan dari ketua umum partai, menurut Budiman, merupakan bagian dari pertimbangan kekuasaan untuk menguatkan jalannya pemerintahan. (pit/agk)
Pengamat politik Indo Barometer M Qodari melihat Paloh sebagai sosok istimewa dalam Koalisi Indonesia Hebat. Paloh misalnya menjadi orang pertama yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dalam kontestasi Pemilu Presiden 2014.
"Bahkan sebelum PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi, Paloh sudah mendukung Jokowi," kata Qodari kepada CNN Indonesia, Rabu (22/7). Dalam proses sosialisasi Jokowi sebagai calon presiden pun, peran Paloh sangat besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam sistem presidensial, kabinet memang urusan presiden. Tapi juga tidak bisa sepenuhnya urusan presiden karena presiden butuh dukungan politik dari partai," kata Qodari.
"Dikurangi sepertinya tidak mungkin, tapi bisa saja ditambah atau paling tidak ditukar," kata dia.
Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan secara etika politik, Jokowi akan meminta pendapat para ketua umum partai-partai pendukungnya apabila menteri yang akan digeser posisi atau dicopot merupakan kader salah satu partai yang ada di Koalisi Indonesia Hebat. (Baca juga: Jokowi Belum Bahas secara Khusus Perombakan Menteri)
Misalnya jika seorang menteri yang akan dirombak merupakan kader PDIP, maka Jokowi meminta pendapat dari Megawati. Begitu pun kalau menteri terkait adalah kader Partai NasDem, maka Jokowi berbicara dengan Surya Paloh. “Kalau menterinya dari PKB, maka minta pandangan dari Ketua Umum PKB dulu,” ucap Budiman. (Baca: Jokowi Panggil Muhaimin ke Istana)
Langkah Presiden berkonsultasi atau meminta pandangan dari ketua umum partai, menurut Budiman, merupakan bagian dari pertimbangan kekuasaan untuk menguatkan jalannya pemerintahan. (pit/agk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK