Polda Minta Ormas DKI Melihat Jernih Insiden Tolikara

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian meminta kepada seluruh pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di DKI Jakarta untuk memberikan pemahaman kepada anggotanya, agar menyikapi setiap permasalahan, termasuk kasus Tolikara Papua secara jernih. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi setiap bentuk aksi anarki atau tindakan ilegal yang mengatasnamakan kelompok atau agama tertentu.

Pada Selasa (21/7), Polda Metro Jaya menjadi tuan rumah kegiatan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Agenda Muspida kali ini membahas tentang berbagai isu keamanan yang ada di DKI Jakarta, termasuk membahas soal efek domino dari insiden di Tolikara. (Lihat Juga: FOKUS Damai Terusik di Tolikara)

Pilihan Redaksi Menteri Tedjo: Presiden GIDI Yang Klaim Tak Sebarkan Surat Pemerintah Gelar Aksi Nyata untuk Redam Situasi Mendagri Minta Gubernur Papua Temui Langsung Warga Tolikara Mendagri Minta Bupati dan DPRD Tolikara Periksa Perda Agama

Muspida kali ini dihadiri beberapa tokoh penting di DKI Jakarta, antara lain Panglima Komando Daerah Militer Jaya Mayor Jenderal Agus Sutomo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ratiyono, Ketua Umum Front Pembela Islam KH. Ahmad Sobri Lubis dan beberapa pimpinan dan perwakilan ormas yang diundang. (Lihat Juga: PBNU: Kasus Tolikara untuk Adu Domba dan Rusak NKRI)

"Saya dan Pangkodam Jaya memberi pemahaman kepada masyarakat dan kepada tokoh-tokoh ormas menyamakan pemahaman dalam menyikapi permasalahan Tolikara. Karena kalau tidak paham tentang apa yang terjadi, akan ada kesalahan dalam mengambil langkah," ujarnya Tito kepada wartawan di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (21/7).

Tito mengatakan, ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dalam muspida kali ini, antara lain semua pihak yang hadir sepakat dan mendukung pihak kepolisian mengawal dan mengusut kasus keributan yang berujung pada rusaknya sejumlah bangunan di lokasi. (Lihat Juga: Pelaku Penyerangan di Tolikara Terancam Tujuh Tahun Bui)

"Pernyataan paling utama yang kami sepakati adalah kami mengecam dan menyayangkan peristiwa itu serta mendorong agar dilaksanakan penegakan hukum sambil mempercepat dilaksanakannya rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terkait di sana," ujarnya.

Selanjutnya, kesepakatan lain yang dihasilkan, yaitu meminta semua pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan negatif dan mengambil tindakan yang merugikan masyarakat, serta melakukan rekonstruksi pasca kerusakan yang terjadi akibat peristiwa tersebut.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, Pangkodam Jaya juga telah memberi penjelasan tentang keBhinekaan. Tujuannya agar tidak ada pemahaman berbeda tentang kesatuan dan persatuan dalam berbangsa.

"Selain itu, Pangdam juga menjelaskan tentang kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang akan mengambil keuntungan dari situasi itu," ujarnya.

Sebelumnya, Markas Besar Polri menduga ada informasi yang tidak tuntas disampaikan sehingga kepolisian setempat gagal mengantisipasi insiden penyerangan dan pembakaran bangunan di Tolikara, Papua, Idul Fitri lalu (17/7).

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Agus Rianto kepada CNN Indonesia, Senin (20/7). Dia menjelaskan, putusnya rantai komunikasi bisa saja terjadi di lapangan sehingga antisipasi tidak maksimal.

"Kadang kalau kami sudah berbicara dengan pimpinan atau orang yang berkompeten kami anggap sudah selesai. Mungkin di sini informasinya belum tuntas," kata Agus. (utd)