DPRD Minta Ahok Gunakan Dana Hibah untuk Honor TNI dan Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik tidak setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang hendak memberikan tunjangan bagi aparat TNI dan Polri menggunakan dana bantuan sosial. Jika memang personel TNI dan Polri akan diberi honor, Taufik lebih setuju menggunakan dana hibah.

Menurut Taufik, pemberian tunjangan menggunakian dana bansos membuka celah pelanggaran dalam penyalurannya. "Ada hibah untuk instansi terkait, itu lebih baik secara aturan," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7).

Pilihan Redaksi Ahok Akan Beri Honor Personel TNI dan Polri Rp 250 Ribu Ahok Jamin Aman Pengeluaran Dana Tunjangan Aparat TNI-Polri Ahok Marah, Dinas Pendidikan Evaluasi Kelangsungan JakBook Ahok akan Bantu Pengadaan Alat Kerja TNI dan Polri

Dana bansos menurut Taufik seharusnya dipakai untuk kegiatan sosial seperti warga miskin. Personel TNI dan Polri bukan masuk ketegori tersebut meski pemberian tunjangan berdasarkan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan personel. (Baca juga: Ahok Ingin Serdadu TNI dan Polisi Gratis Naik Angkutan Umum)

Karena itu jika tunjangan diberikan kepada aparat TNI dan Polri melalui pos dana bantuan sosial dalam APBD, maka potensi terjadinya pengeluaran ganda akan terbuka nantinya.

Sebelumnya, Ahok, sapaan akrab Basuki menyatakan akan memberikan tunjangan tambahan sebesar Rp250 ribu dan uang makan sebesar Rp38 ribu per hari bagi personel TNI dan Polri. Tunjangan diberikan jika personel TNI Polri membantu operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti membantu Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ahok menjamin pengeluaran dana untuk tunjangan aparat TNI dan Polri sudah memiliki landasan hukum yang kuat karena dirinya telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 138 tahun 2015. (Baca juga: Ahok Prediksi Ojek akan Menghilang dari Jakarta)

"Itu (tunjangan tambahan) diberikan per hari. Kalau kita minta pasukan datang kan dikasih uang honor. Nah, honor itu ditetapkan Rp 250 ribu per hari dan uang makannya Rp 38 ribu per hari," kata Ahok.

Tahun ini, Ahok telah memastikan meminta bantuan aparat TNI dan Polri untuk menjalankan operasional di Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan di tiap-tiap Kecamatan serta Kelurahan di ibu kota. (sur)