KJP Dipakai Karaoke, DPRD Pertanyakan Pengawasan Ahok
Suriyanto | CNN Indonesia
Selasa, 04 Agu 2015 09:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga berharap temuan Pemerintah Provinsi DKI soal dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dipakai untuk karaoke harus diusut tuntas.
Ia mempertanyakan bagaimana dana KJP bisa disalahgunakan sementara penerimanya sudah diseleksi ketat. Selain itu penggunaan dana KJP juga sudah dibatasi nominalnya.
"Harus diusut, harus diperiksa sampai tuntas," kata Pandapotan kepada CNN Indonesia, Selasa (4/8).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini ingat betul bagaimana Pemprov DKI Jakarta pernah menyatakan bahwa untuk bisa mendapatkan KJP, siswa harus disurvei sampai ke rumahnya. Dengan begitu bisa diketahui tingkat ekonomi siswa penerima KJP.
Oleh karena itu ia heran bagaimana dana KJP yang semestinya dipakai untuk biaya sekolah disalahgunakan bahkan untuk berfoya-foya. (Baca juga: Lulung Sarankan Mekanisme KJP Diserahkan ke Pihak Sekolah)
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, penggunaan dana KJP ada yang disalahgunkan dari mulai untuk karaoke, membeli bensin, motor, ponsel, dan bahkan membeli emas.
Atas temuan ini Arie mangatakan memberi sanksi hingga mencabut KJP itu dari penerimanya.
"Jelas, peraturan gubernur, KJP yang tidak untuk kepentingan pendidikan itu akan dihentikan. Kami lihat kasusnya dan lakukan pemanggilan. Bisa saja dilaporkan ke polisi," kata Arie.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono juga membenarkan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta akan membawa hal ini ke ranah hukum.
"Dinas Pendidikan diminta gubernur lapor ke polisi, itu ATM dipake siapa. Nomor rekening kan ketahuan atas nama siapa. Nanti tanya lagi ke Dinas Pendidikan, dia orang tuanya siapa, tujuannya apa pakai itu," kata Heru.
Dengan adanya temuan tersebut, Arie mengatakan pihaknya akan menyosialisasikan penggunaan KJP terus menerus.
"Kuncinya memang sosialisasi terus menerus. Ini kan perubahan sistem, kalau masih ada yang kelakuan terdahulu ingin mengambil semua uang, itu yang kita perbaiki," kata Arie.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sendiri mengatakan akan memperketat pengawasan atas penggunaan Kartu Jakarta Pintar. Hal ini dilakukan karena masih ada pihak yang menyalahgunakan dana bantuan pendidikan yang digelontorkan pemerintah untuk siswa tidak mampu melalui KJP itu. (Baca juga: Ahok Akan Kunci Kartu Jakarta Pintar)
Merasa kecolongan, pria yang akrab disapa Ahok itu akan lebih membatasi penggunaan KJP dengan mengatur Electronic Data Capture (EDC).
"Ke depan, mau-tidak mau (EDC) kami kunci lagi. Tidak bisa belanja di semua jaringan ATM Prima lagi," kata Ahok.
(sur)
Ia mempertanyakan bagaimana dana KJP bisa disalahgunakan sementara penerimanya sudah diseleksi ketat. Selain itu penggunaan dana KJP juga sudah dibatasi nominalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu ia heran bagaimana dana KJP yang semestinya dipakai untuk biaya sekolah disalahgunakan bahkan untuk berfoya-foya. (Baca juga: Lulung Sarankan Mekanisme KJP Diserahkan ke Pihak Sekolah)
Atas temuan ini Arie mangatakan memberi sanksi hingga mencabut KJP itu dari penerimanya.
"Jelas, peraturan gubernur, KJP yang tidak untuk kepentingan pendidikan itu akan dihentikan. Kami lihat kasusnya dan lakukan pemanggilan. Bisa saja dilaporkan ke polisi," kata Arie.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono juga membenarkan bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta akan membawa hal ini ke ranah hukum.
"Dinas Pendidikan diminta gubernur lapor ke polisi, itu ATM dipake siapa. Nomor rekening kan ketahuan atas nama siapa. Nanti tanya lagi ke Dinas Pendidikan, dia orang tuanya siapa, tujuannya apa pakai itu," kata Heru.
Dengan adanya temuan tersebut, Arie mengatakan pihaknya akan menyosialisasikan penggunaan KJP terus menerus.
"Kuncinya memang sosialisasi terus menerus. Ini kan perubahan sistem, kalau masih ada yang kelakuan terdahulu ingin mengambil semua uang, itu yang kita perbaiki," kata Arie.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sendiri mengatakan akan memperketat pengawasan atas penggunaan Kartu Jakarta Pintar. Hal ini dilakukan karena masih ada pihak yang menyalahgunakan dana bantuan pendidikan yang digelontorkan pemerintah untuk siswa tidak mampu melalui KJP itu. (Baca juga: Ahok Akan Kunci Kartu Jakarta Pintar)
Merasa kecolongan, pria yang akrab disapa Ahok itu akan lebih membatasi penggunaan KJP dengan mengatur Electronic Data Capture (EDC).
"Ke depan, mau-tidak mau (EDC) kami kunci lagi. Tidak bisa belanja di semua jaringan ATM Prima lagi," kata Ahok.
(sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK