Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) memang tidak maksimal. Salah satu penyebabnya penyusunan APBD belum dilakukan dengan benar.
"Memang pasti tidak akan maksimal APBD 2015, tapi APBDP 2016 pasti maksimal," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Senin (3/8).
Ia menuturkan penyusunan APBD 2015 tidak disusun dengan harga satuan yang benar dan masih banyak permainan anggaran di dalamnya. Apalagi tidak disusun dengan e-musrembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konsultan lama, segala macam lama, saya biarin terus saya potong. Begitu potong kan musti ditarik duitnya," ujar Ahok. (Baca juga:
Sekda DKI Temukan Anggaran Rp 1.9 Triliun Tak Terpakai)
Salah satu contohnya adalah pembangunan Gedung Olahraga (GOR) yang seharusnya hanya mencapai Rp 35 miliar justru dianggarkan mencapai Rp 48 miliar.
"Kenapa bisa lelang sebuah GOR sampai Rp 48 miliar. Saya hitung-hitung paling cuma Rp 35 miliar," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Terus kalau saya desain ulang lagi yang lebih sederhana barangnya sama, cuma Rp 25 miliar. Artinya dulu ada kecenderungan sengaja dimahalin. Sengaja design dibuat aneh-aneh supanya mungkin ada fee. Makanya saya potong," ujarnya.
Tak hanya persoalan GOR, penyusunan renovasi sekolah pun dianggap tidak wajar. Nilainya bisa mencapai Rp 50 miliar yang dinilai Ahok bisa untuk membangun satu kampus.
"Kalau model seperti itu kamu mau terusin menyerap anggaran atau kamu batalin? Ya batalin. Buat saya bukan soal serap anggaran," kata dia. (Baca juga:
Cerita Seputar Pemeriksaan 11 Jam Lulung di Bareskrim)
Dengan langkah tersebut, Ahok mengklaim jika dirinya justru sedang melakukan penyelamatan anggaran. Ia juga menampik anggapan DPRD DKI Jakarta yang menilai jajarannya takut untuk memakai anggaran.
"Bukan ketakutan, tapi kita stop. SKPD sudah saya ancam, bikin taman misalnya sampai Rp 100 miliar satu wilayah. Alasannya karena konsultan. Saya bilang itu konsultan abal-abal, saya mau hitung ulang, daripada ngaco saya tarik," kata dia.
Ke depannya, dalam penyusunan APBD 2016 dengan e-musrembang dan harga satuan serta sistem rancang bangun yang benar, sehingga penyerapan anggaran akan lebih cepat.
Kepala Bapedda DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan per tanggal 31 Juli penyerapan anggaran DKI Jakarta baru mencapi 19,22 persen. Itu terdiri dari belanja tidak langsung sebanyak 28 persen dan belanja langsung sebanyak 13 persen.
"Belanja lansung ini ada belanja modal, belanja barang jasa, belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal,"kata Tuty.
Untuk menggenjot serapan anggaran, Tuty mengatakan Pemprov DKI Jakarta selalu mengingatkan para SKPD yang penyerapannya masih rendah.
"Setiap minggu kami print kami bagikan kepada asisten-asisten yang membidangi, selain itu memanggil para SKPD yang penyerapannya masih rendah. Jadi secara sistem kita sudah memonitor dan mengevaluasi kami publikasikan ke publik jadi bisa dilihat langsung dan secara intensif," ujar Tuty.
(hel)