Ahok: Begitu Ketok Palu, Saya Bongkar Rumah Anda

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan permasalahan lahan dalam pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) kepada pengadilan negeri. Ahok—sapaan Basuki—akan menitipkan uang pembelian lahan untuk MRT kepada pengadilan negeri. Lambatnya pengambilalihan lahan menjadi sebab dilibatkannya pengadilan negeri.

"Kita pembebasan lahan terkendala memang. Sudah ada peraturan pemerintah, kita akan daftarkan ke pengadilan negeri untuk kita konsinyasi (menitipkan uang kepada pengadilan). Jadi harganya (pembelian lahan) sesuai penaksir, kita minta persetujuan pengadilan negeri," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/7). (Baca juga: Pembebasan Lahan Lelet, MRT Ancam Ubah Desain Stasiun)

Pilihan Redaksi Pengeboran MRT Dimulai Agustus, Disebut Tak akan Bikin Macet MRT Masih Menanti Pembongkaran Stadion Lebak Bulus Pembebasan Lahan MRT Alot, Pemprov 'Dekati' Pemilik Tanah Meneropong Proyek MRT di Bawah Tanah Jakarta

Jika pengadilan negeri menerima harga yang dipatok penaksir, maka pembongkaran lahan dapat dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Begitu ketok palu, saya bongkar rumah Anda. Lalu ganti uangnya bagaimana? Ambil saja sendiri ke pengadilan. Nah prosedurnya seperti itu," kata Ahok.

Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengancam akan melakukan beberapa perubahan jika Pemprov DKI Jakarta tidak kunjung berhasil membebaskan lahan yang dibutuhkan.

Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan tidak mungkin harus menunggu semua lahan dibebaskan.

Dono mendesak pemerintah segera mempercepat proses pembebasan lahan.

Dua titik krusial yang mesti dibebaskan ada di kawasan Fatmawati dan di bekas Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. (Baca juga: MRT Masih Menanti Pembongkaran Stadion Lebak Bulus)
Dono menyebutkan pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI sepanjang 16 kilometer baru mencapai sekitar 25 persen.

Proyek pembangunan MRT akan berjalan selama lima tahun mulai tahun 2013-2018. Ada 13 stasiun, yaitu 7 stasiun layang di jalur sepanjang 10 kilometer dan 6 stasiun bawah tanah dengan jalur sepanjang 6 kilometer. Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan dana sedikitnya Rp 16 triliun.

Mega proyek ini diniatkan untuk bisa memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta, terutama di titik penting Jakarta yaitu Jalan Sudirman. Kemacetan dan membangun sebuah transportasi massa yang aman, cepat, nyaman adalah tugas berat para pemimpin Jakarta. (Baca juga: Persoalan Transportasi Umum Kusut Sejak 30 Tahun) (hel)