Ahok: Kita Bikin Perjanjian Satu Per Satu Warga Kalau Perlu
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Jumat, 31 Jul 2015 14:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan membicarakan kesepakatan ganti rugi relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur pada Selasa (4/8) mendatang. Perjanjian ganti rugi antara Ahok, sapaan akrab Basuki, dengan warga juga akan dibuat pada pertemuan tersebut.
"Selasa saya akan ketemu beberapa perwakilan warga. Kita bikin perjanjian dengan satu per satu warga kalau perlu. Tidak perlu lewat badan apapun, jadi berapa orang punya rumah? Luasnya berapa? Perjanjian resmi dengan Pemprov DKI," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/7). (Baca juga: Rusunawa Kapasitas 2.700 Hunian Disiapkan di Kampung Bandan)
Tanah milik warga Kampung Pulo akan dibeli dengan harga 1,5 kali lipat dari harga taksiran. Nantinya, warga dapat kembali ke Kampung Pulo dan menempati rumah susun sederhana (rusun) yang dibangun Pemprov DKI Jakarta.
"Tanah anda diserahkan ke DKI, kita bangun rusun, lalu anda dapat unit rusun lebih kurang ya 1,5 kali dan langsung dapat sertifikat milik dengan nama anda. Saya kira adil kita mau berikan," ujarnya.
Saat pembangunan rusun Kampung Pulo berjalan, warga akan direlokasi ke rusun Jatinegara Barat. Menurut Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Adji, 520 unit rusunawa di sana dapat ditempati mulai Agustus.
Sampai saat ini, baru ada 60 Kepala Keluarga dari Kampung Pulo yang menempati rusun di Jatinegara Barat. Namun, kunci rusun Jatinegara Barat telah diberikan kepada 100 KK Kampung Pulo. (Baca juga: Ahok Segel Puluhan Rumah di Rusunawa Marunda).
Kampung Pulo adalah wilayah rawan banjir karena berlokasi di sekitar bantaran Kali Ciliwung. Setiap hujan turun, kampung ini selalu kebanjiran. Apalagi jika musim penghujan, warga kampung dipastikan mengungsi karena ketinggian air bisa hingga 1,5 meter hingga 2 meter.
Pemprov DKI berusaha untuk membenahi Kampung Pulo dengan membangun rumah susun yang layak huni dan sehat. Namun, proses pembebasan lahan belum sepenuhnya kelar. Bebera warga yang menolak relokasi adalah di RT 03 dan RT 04 Kampung Pulo.
Pemprov DKI Jakarta memang tengah fokus untuk membangun rusun. Namun Pemprov DKI masih kekurangan lahan. Beberapa waktu lalu, Ahok sudah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas pembangunan rusun di Kemayoran, di atas tanah milik negara.
Menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap membantu Pemerintah Pusat merealisasikan rencana pemindahan warga di kawasan kumuh ke dalam rumah susun. Namun Pemprov DKI Jakarta membutuhkan lahan kosong untuk membangun rumah susun sesuai permintaan Wakil Presiden tersebut.
Menurut Ahok, JK minta di kawasan Kemayoran tak ada lagi apartemen mewah. Pemprov DKI Jakarta diminta untuk membangun apartemen bersubsidi di mana penghuninya hanya wajib membayar iuran lingkungan.
Rencana revitalisasi lahan milik Pemerintah Pusat di kawasan Kemayoran telah berkembang sejak Juni lalu. Pada awal Ramadan bulan lalu, Ahok dan JK diketahui sempat memantau kawasan Kemayoran, Tanjung Priok, dan Marunda dari udara.
Pantauan saat itu dilakukan oleh Ahok dan JK dalam rangka mencari lahan yang akan digunakan oleh untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga yang hidup di kawasan kumuh ketiga lokasi tersebut.
Sebagai langkah awal, tanah milik Sekretariat Negara di Kemayoran akan dipakai untuk membangun rusun. Rusun ini nantinya diperuntukan bagi warga yang selama ini menempati tanah milik negara.
Selain itu, Pemprov DKI juga getol membangun rusunawa yang berada di lokasi pasar tradisional. Pada tahap awal akan ada pembangunan 21 ribu unit rusunawa di 15 lokasi berbeda. Dana sebesar Rp 3,3 triliun dianggarkan di APBD untuk pembangunannya.
Sampai saat ini telah ada 12 Pasar yang akan menjadi lokasi pembangunan rusunawa terintegrasi. 12 pasar itu adalah Pasar Rumput, Pasar Sunter, Pasar Minggu, Pasar Serdang, Pasar Blok G Tanah Abang, Pasar Sindang, Pasar Sukapura, Pasar Jelambar Polri, Pasar Lontar Kebon Melati, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, dan Pasar Grogol. (hel)
"Selasa saya akan ketemu beberapa perwakilan warga. Kita bikin perjanjian dengan satu per satu warga kalau perlu. Tidak perlu lewat badan apapun, jadi berapa orang punya rumah? Luasnya berapa? Perjanjian resmi dengan Pemprov DKI," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (31/7). (Baca juga: Rusunawa Kapasitas 2.700 Hunian Disiapkan di Kampung Bandan)
Tanah milik warga Kampung Pulo akan dibeli dengan harga 1,5 kali lipat dari harga taksiran. Nantinya, warga dapat kembali ke Kampung Pulo dan menempati rumah susun sederhana (rusun) yang dibangun Pemprov DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kampung Pulo adalah wilayah rawan banjir karena berlokasi di sekitar bantaran Kali Ciliwung. Setiap hujan turun, kampung ini selalu kebanjiran. Apalagi jika musim penghujan, warga kampung dipastikan mengungsi karena ketinggian air bisa hingga 1,5 meter hingga 2 meter.
Pemprov DKI berusaha untuk membenahi Kampung Pulo dengan membangun rumah susun yang layak huni dan sehat. Namun, proses pembebasan lahan belum sepenuhnya kelar. Bebera warga yang menolak relokasi adalah di RT 03 dan RT 04 Kampung Pulo.
Pemprov DKI Jakarta memang tengah fokus untuk membangun rusun. Namun Pemprov DKI masih kekurangan lahan. Beberapa waktu lalu, Ahok sudah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas pembangunan rusun di Kemayoran, di atas tanah milik negara.
Menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap membantu Pemerintah Pusat merealisasikan rencana pemindahan warga di kawasan kumuh ke dalam rumah susun. Namun Pemprov DKI Jakarta membutuhkan lahan kosong untuk membangun rumah susun sesuai permintaan Wakil Presiden tersebut.
Menurut Ahok, JK minta di kawasan Kemayoran tak ada lagi apartemen mewah. Pemprov DKI Jakarta diminta untuk membangun apartemen bersubsidi di mana penghuninya hanya wajib membayar iuran lingkungan.
Rencana revitalisasi lahan milik Pemerintah Pusat di kawasan Kemayoran telah berkembang sejak Juni lalu. Pada awal Ramadan bulan lalu, Ahok dan JK diketahui sempat memantau kawasan Kemayoran, Tanjung Priok, dan Marunda dari udara.
Pantauan saat itu dilakukan oleh Ahok dan JK dalam rangka mencari lahan yang akan digunakan oleh untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga yang hidup di kawasan kumuh ketiga lokasi tersebut.
Sebagai langkah awal, tanah milik Sekretariat Negara di Kemayoran akan dipakai untuk membangun rusun. Rusun ini nantinya diperuntukan bagi warga yang selama ini menempati tanah milik negara.
Selain itu, Pemprov DKI juga getol membangun rusunawa yang berada di lokasi pasar tradisional. Pada tahap awal akan ada pembangunan 21 ribu unit rusunawa di 15 lokasi berbeda. Dana sebesar Rp 3,3 triliun dianggarkan di APBD untuk pembangunannya.
Sampai saat ini telah ada 12 Pasar yang akan menjadi lokasi pembangunan rusunawa terintegrasi. 12 pasar itu adalah Pasar Rumput, Pasar Sunter, Pasar Minggu, Pasar Serdang, Pasar Blok G Tanah Abang, Pasar Sindang, Pasar Sukapura, Pasar Jelambar Polri, Pasar Lontar Kebon Melati, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, dan Pasar Grogol. (hel)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK