Prabowo: Urusan Bisnis Serahkan Saja ke BUMD

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Prabowo Sunirman menyarankan Pemprov DKI menyerahkan segala urusan bisnis ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Prabowo mengatakan hal ini dilakukan untuk menghindari terlibatnya pihak Pemprov dalam kasus-kasus seperti yang tercantum pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Salah satu temuan BPK yang dimaksud adalah terkait pengawasan dan pengendalian kerja sama pemanfaatan aset tanah di Mangga Dua dengan PT DP yanh dinilai lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Apakah tidak sebaiknya kerja sama bisnis diserahkan ke BUMD agar pemda bersih dan tidak mengurus hal seperti ini," kata Prabowo dalam pertemuan antara pansus tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK dengan Pemprov DKI di Gedung DPRD, Kamis (6/8).

"Serahkan pada business to business saja. Jadi tidak usah memikirkan lagi," ujarnya.

Pilihan Redaksi Pemprov DKI Rencana Bangun Pengolahan Air Non Swasta Ahok Pertimbangkan Hujan Buatan untuk Kekeringan Jakarta Jakarta Selatan Jadi Prioritas Pembangunan Rusunawa Terpadu Pembebasan Lahan MRT Alot, Pemprov 'Dekati' Pemilik Tanah

Selain itu Prabowo juga menyarankan Pemprov DKI menyimpan semua arsip di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Sehingga jika ada pihak yang mempertanyakan keberadaan dokumen, misalnya sertifikat, dokumen Pemprov bisa tersimpan rapi.

Seperti pada kasus lahan di Mangga Dua tersebut, BPK juga mempertanyakan keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan lahan sebagai dasar persyaratan kerjasama aset.

"Apapun yang berkaitan dengan aset DKI lebih baik diarsipkan," kata Prabowo.

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menanggapi usulan Prabowo dengan positif. Ia merasa usulan tersebut pantas untuk ditindaklanjuti.

"Itu usul yang sangat baik dan perlu kami tindaklanjuti. Supaya kami fokus dan tidak direpotkan masalah ini. Ke depan kerja sama kita arahkan dengan BUMD," kata Djarot.

Begitu juga dengan pengarsipan. Pemprov juga akan memperbaiki lagi perihal pengarsipan mereka.

Usulan Prabowo tercetus ketika pansus tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang terdiri dari 27 orang anggota DPRD DKI Jakarta mengadakan rapat koordinasi dengan Pemprov DKI terkait temuan BPK beberapa waktu lalu.

Pertemuan pertama ini membahas aset Pemprov yang berada di kawasan Mangga Dua Jakarta Utara yang kerja samanya dinilai lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemprov DKI. (pit)