Bakal Bahas Anggaran Bersama Ahok, DPRD DKI Enggan Ribut

Tri Wahyuni | CNN Indonesia
Jumat, 07 Agu 2015 08:23 WIB
Pertemuan tersebut rencananya akan membahas Kebijakan Umum APBD. Ketua DPRD DKI pun mengatakan rapat tak lagi berujung keributan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir dalam Rapat paripurna istimewa peringatan hari ulang tahun ke-488 DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6) sore. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dalam sebuah rapat besar pada Senin (10/8) mendatang. Keduanya bertemu kembali setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 mengalami jalan buntu.

Belum ditemukannya titik terang kedua lembaga untuk membuat kesepakatan disinyalir akan membuat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 juga terancam mengalami jalan buntu atau deadlock.

"Hari Senin, besok kami akan gelar rapat besar. Pukul 13.00. mungkin di Ruang Pola, karena ada 50 orang,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Balai Kota, kemarin, Kamis (6/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nantinya, pihak DPRD DKI akan dihadiri oleh Prasetyo dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Sementara, dari pihak Pemprov akan hadir Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.

Selain itu, rapat besar juga dijadwalkan akan dihadiri oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Rapat akan membahas mekanisme dan aturan yang tidak boleh dilanggar dan apa saja yang harus dilakukan dalam pembahasan KUA-PPAS 2016.

Prasetyo mengatakan, melalui rapat di awal pekan depan itu tidak lagi ada perselisihan lanjutan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.

“Kami mau rapatkan mana yang tidak boleh dilanggar dan mekanisme apa yang harus dilakukan dalam pembahasan KUA-PPAS 2016. Jangan sampai adu kepala lagi. Kemdagri harus bisa jelaskan kepada kita semua,” ujarnya.

Dia juga berharap, pertemuan tersebut tidak berujung pada keributan seperti yang terjadi tahun lalu. Kala itu Kemdagri sempat memanggil DPRD DKI dan Pemprov DKI untuk mendamaikan hubungan yang sempat diwarnai ketegangan akibat pembahasan APBD DKI 2015.

“Mudah-mudahan tidak. Kita berdoa saja bareng-bareng. Kami mau selesaikan ini semua. Karena KUA-PPAS kemarin kan deadlock. Kita belum bisa menyelesaikannya,” kata Prasetyo.

Serapan APBD 2015 Masih Minim

Selain akan membahas KUA-PPAS, rapat besar yang akan digelar Senin esok juga akan membahas tentang serapan APBD DKI 2015 yang terbilang masih minim.

Hingga kini, penyerapan anggaran DKI masih rendah yakni sekitar 19,21 persen. Pembangunan fisik pun belum terlihat.

Ditanya soal penyebab serapan APBD yang terbilang masih minim tersebut, Prasetyo pun enggan berkomentar tentang hal ini. Ia tak ingin komentarnya disalahartikan dan memicu reaksi keras dari Gubernur DKI.

“Saya enggak mau ngomong. Saya enggak mau diadu lagi. Saya mau kerja. Jadi kita minta penjelasan dari Kemdagri, dari institusi yang punya otoritas untuk menjelaskan hal itu. Sekarang pansus (panitia khusus) sudah jalan, masalah asset, reklamasi. Nanti setelah rapat hari Senin kita simpulkan," ujarnya. (meg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER