Jakarta, CNN Indonesia -- Desakan perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo muncul dari berbagai sisi. Direktur Populi Center Nico Hardjanto mengatakan ada beberapa faktor yang mendorong perombakan kabinet harus dilakukan.
Pertumbuhan ekonomi yang lemah dan kepercayaan masyarakat yang menurun menjadi sinyal kuat Presiden Joko Widodo harus melakukan perombakan kabinet.
"Kami dapat data dan informasi terbaru. Pertumbuhan ekonomi kuartal II turun. Hanya 4,67 persen, serapan anggaran juga jauh di bawah rata rata tahun lalu. Banyak masalah di pemerintahan. Isu untuk konsolidasi kabinet jadi semakin menguat," kata Nico dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/8).
(Lihat Juga: Wantimpres Akan Sampaikan Pertimbangan Reshuffle Pada Jokowi)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lemahnya pertumbuhan ekonomi juga tidak hanya diungkapkan oleh Nico. Pengamat politik dan kebijakan publik Medrial Alamsyah juga mengatakan hal yang sama. Hal ini terlihat dari rendahnya serapan anggaran.
(Baca Juga: Serapan Anggaran Rendah, Perpres Bakal Keluar Bulan Ini?)"Kalau soal penyerapan anggaran rutin terjadi sangat rendah. Ada perubahan struktural yang dilakukan di beberapa kementerian yang membuat hal ini terjadi," ujar Medrial.
Tidak hanya soal ekonomi, desakan perombakan kabinet juga berasal dari faktor eksternal, yaitu koalisi partai dan bahkan dari rakyat.
"Dari koalisi juga ingin ada pergantian dan untuk memperkuat dukungan di DPR dengan mengajak satu atau dua partai agar program pemerintah bisa diamankan di DPR," kata Nico.
(Lihat Juga: Ajukan Kader di Daerah Sepi Peminat, PDIP Siap Berkoalisi)Ini merupakan salah satu hal yang sangat penting karena selama ini keputusan pemerintahan Joko Widodo beberapa kali berlawanan dengan keputusan di DPR.
Jangan sampai, kata Nico, terjadi kejadian seperti beberapa waktu lalu, pemerintah tidak setuju dengan revisi Undang-Undang-Undang KPK tapi di paripurna DPR malah disetujui. Begitu juga dengan dana aspirasi yang disetujui DPR tapi tidak disetujui pemerintah.
"Saya kira nanti harus segera dibereskan," ujar dia.
Ketidakpuasan MunculSementara itu dari sisi masyarakat, Nico juga mengatakan masyarakat ingin pemerintahan yang lebih baik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center, umumnya masyarakat tidak puas dengan kinerja presiden dan menteri.
"Di Kalimantan Selatan yang mengatakan puas terhadap kinerja presiden hanya 32 persen, yang tidak puas 59,9 persen, sisanya sangat tidak puas dan tidak menjawab. Untuk kabinet dan menteri yang puas hanya 24,2, dan kurang puas 46,4 dan sangat tidak puas 22,5 persen," kata Nico.
"Saya kira rakyat ingin ada perubahan kabinet agar kinerja menteri mendekati kinerja presiden. Presiden mestinya paham agar pembantunya diisi orang baik, bisa kerja secara optimal. Ini saya kira sudah dipahami presiden," kata Nico.
Isu perombakan kabinet berhembus kencang akhir-akhir ini. Meski belum menjelaskan waktu secara spesifik, namun pihak Istana sudah memastikan bahwa Presiden Jokowi akan segera melakukan rombak kabinet.
"Sinyalnya Presiden sudah cukup jelas. Perlu melakukan reshuffle dan dikaitkan dengan upaya memperbaiki kinerja pemerintah. Nah, masalahnya kapan dan siapa belum dibahas secara khusus," kata anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/7).
(utd)