Akil Mochtar dan Napi Hukuman Mati Tak Dapat Remisi Dasawarsa

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 118 ribu narapidana baik kasus korupsi dan kasus pidana lainnya mendapatkan remisi dasawarsa menjelang hari kemerdekaan Indonesia dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun, remisi tersebut tak berlaku untuk terpidana seumur hidup kasus korupsi bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

"Untuk remisi dasawarsa, semua narapidana dapat kecuali hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan yang melarikan diri. Tidak ada persyaratan untuk mendapatkannya," kata Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Akbar Hadiprabowo, ketika dikonfirmasi CNN Indonesia di Jakarta, Senin (10/8).

Pilihan Redaksi Bupati Morotai Siapkan Amunisi Serang KPK di Praperadilan Eks Walikota Palembang dan Istri Dipindah ke LP Sukamiskin Pasutri Tahanan Kasus Suap Pilkada Empat Lawang Diperiksa KPK Suap Akil, Bekas Bupati Tapanuli Dihukum Empat Tahun Penjara Ganjaran Enam Tahun Bui untuk Bonaran atas Suap Rp 1.8 Miliar

Akil Mochtar divonis bui seumur hidup lantaran menerima suap dari pihak bersengketa di MK. Akil terbukti menerima uang suap dari Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Choisiyah dan adiknya, Tubagus  Chaeri Wardana alias Wawan, Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton,  Bupati Morotai Rusli Sibua, dan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmorang. (Baca: Bupati Morotai Desak KPK Tangkap Perantara Suap)

Alhasil, Akil tak dapat menikmati remisi dasawarsa yang merupakan bonus tiap satu dekade untuk 477 penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahananan di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diberikan sejak 1955, 1965, 1975, hingga 2015.

Lama remisi yang didapat yakni satu per dua belas atau paling lama tiga bulan dari masa tahanan. Remisi diberikan merujuk Keppres Nomor 120 tahun 1955 tentang Pengurangan Pidana Istimewa pada Hari Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan. (Baca: Syarat KPK kepada Kemenkumham Ihwal Remisi)

"Ini untuk memberikan stimulus bagi narapidana agar berkelakuan baik. Karena, jika mereka tidak mempunyai perilaku yang baik maka hak remisi tidak akan diberikan," katanya.

Selain itu, remisi juga ditujukan untuk mengurangi tingkat frustasi sehingga mengurangi gangguan keamanan. Melalui program ini, pemerintah juga membebaskan penghuni bui untuk berinteraksi dengan masyarakat. (Baca: Kelebihan Kapasitas, Kemenkumham Buka 13 Penjara Baru)

"Kebijakan pemberian remisi juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi overkapasitas di dalam lapas atau rutan dan menghemat anggaran biaya makan  narapidana dan anak pidana," ujar Akbar.

(obs)