Kalla Beri Arahan Tertutup Soal Pilkada di PTIK

Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia

Rabu, 12 Agu 2015 09:58 WIB

Polri diminta bersiap menghadapi tahap kampanye pasangan calon pada pilkada yang dimulai 26 Agustus 2015. — Presiden Joko Widodo berbincang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di halaman taman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Senin (29/6). (CNN Indonesia/Resty Armenia)

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) telah hadir di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian untuk memberikan arahan terkait persiapan Pilkada 2015. JK tiba pukul 08.15 didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Sebelum JK memasuki Auditorium PTIK, beberapa elemen kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pilkada juga tampak hadir untuk mendengarkan arahan dari JK.

Pantauan CNN Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad turut hadir di Auditorium. Selain itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga hadir dan duduk di samping Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Pilihan Redaksi

Dari jajaran Polri, Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan duduk berdampingan bersama Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno, Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Kalemdikpol Komjen Syafruddin, serta Kepala BNN Komjen Anang Iskandar.

Saat ini pengarahan JK kepada para kasatwil (kapolda dan kapolres) seluruh Indonesia tengah berlangsung dan tertutup untuk awak media.

Acara pengarahan kasatwil sendiri sudah berlangsung sejak kemarin, Selasa (11/8) dan akan berakhir pada Jumat (14/8). Badrodin selaku pimpinan tertinggi Polri sudah membuka dan memberikan pengarahan langsung terkait persiapan pengamanan Pilkada 2015.

Badrodin mengingatkan agar para personel Polri di daerah segera bersiap karena tahapan kampanye para pasangan calon akan dimulai pada 26 Agustus mendatang.

Apalagi, kerusuhan akibat pilkada sudah mulai terjadi di berbagai daerah, seperti Mataram dan Manggarai Barat. Kerusuhan terjadi saat proses pilkada baru masuk tahap pendaftaran.

Selain itu, dia juga meminta para kasatwil untuk membaca undang-undang yang berkaitan dengan pilkada, terutama soal larangan yang bisa berakibat pelanggaran hukum.

Kemarin Badrodin sempat kecewa lantaran sejumlah kasatwil tidak bisa menjawab apa-apa saja yang ada dalam UU Pilkada berkaitan dengan hasil hitung cepat dan politik uang.

"Saya khawatir anda tak buka UU itu. Bagaimana kita menegakkan hukum jika belum baca deliknya," sindir Badrodin.

Badrodin pun meminta agar semua pihak siap dan tidak ada yang menganggap sepele masalah pilkada karena dinamika masyarakat bisa berubah-ubah. Maka dari itu dia menegaskan agat para kasatwil bisa langsung turun ke lapangan.