Luhut: Lembaga Negara Harus Satu Suara

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan melaksanakan prosesi serah terima jabatan dengan menko terdahulu, Tedjo Edhy Purdijatno, Kamis (13/8).

Pilihan Redaksi Wiranto: Jokowi Tak Banyak Kompromi dengan KIH soal Reshuffle Harta Luhut Binsar Panjaitan Sekitar Rp 7 Miliar Reshuffle, Jokowi Dianggap Masih Takut Partai Politik Kepala Staf Presiden: Tetap Milik Luhut atau Beralih ke Pram? Luhut Rangkap Jabatan: Menkopolhukam dan Kepala Staf Presiden

Kepada petinggi lembaga-lembaga negara yang berada di bawah koordinasinya, Luhut menyebut ketenangan kondisi bernegara merupakan kunci untuk menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan.

"Kita akan membangun team work dan harus satu suara. Karena keadaan ekonomi sedang tidak baik, kita harus menciptakan ketenangan," ujarnya di kantor Kemnko Polhukam, Jakarta, Kamis pagi. (Baca: Luhut: Jokowi Ingin Bentuk Tim Solid Agar Tak Babak Belur)

Luhut yang juga masih berstatus sebagai Kepala Staf Kepresidenan berkata, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat riskan. Harga bahan pangan seperti daging sapi yang mencapai harga tertinggi di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu tolok ukurnya. (Baca: Rangkap Jabatan Luhut Bisa Munculkan Persoalan)

Menyikapi kondisi ini, Luhut lantas mengutip konsep yang dikembangkan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, bahwa kondisi ekonomi sebuah negara tidak akan lepas dari kondisi keamanan.

"Pilar negara itu ekonomi dan keamanan. Ekonomi adalah masalah serius. Pelantikan saya ini penting untuk menjadikan keadaan tenang," ungkapnya.

Luhut pun menekankan, perekonomian Indonesia tidak akan kembali stabil jika hubungan antarlembaga negara gaduh. (Baca: Istana: Jokowi Harap Menteri Baru Mampu Atasi Krisis)

Serah terima jabatan menko polhukam ini dihadiri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi serta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Sementara itu, Tedjo menyebut Luhut akan menghadapi beberapa persoalan hubungan antarlembaga yang selama ini belum dapat ia selesaikan, seperti pemidanaan yang dilakukan Badan Reserse Kriminal Polri terhadap Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan komisioner KY, Taufiqqurahman Syahuri.

Tedjo berharap, Luhut akan melanjutkan mediasi yang ia gagas antara hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi dan kedua pimpinan KY tersebut.

(obs)